Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang berubah nama menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA), jumlahnya ditentukan oleh Presiden RI. Tidak ada batasan
Kamis, 11 Juli 2024, 22:28 WIBDewan Pertimbangan Presiden yang berubah nama menjadi Dewan Pertimbangan Agung , jumlahnya ditentukan oleh Presiden RI. Tidak ada batasan jumlah untuk keanggotaan DPA.Ketentuan itu termaktub dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2 di draft Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 19/2006 tentang Wantimpres, dikutip Kamis .
“Pasal 7 Dewan Pertimbangan Agung terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat Adapun, persyaratan menjadi DPA itu diatur dalam Pasal 8 huruf a hingga 9. Berikut persyaratan lengkapnya;a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;c.
g. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Baleg Setujui Draft RUU Wantimpres Jadi Usul Inisiatif DPRPemerintah dan DPR ingin mengubah nama Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Berencana Ubah Wantimpres Jadi Dewan Pertimbangan AgungBaleg DPR RI berencana mengubah Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Baca lebih lajut »
Jimly Asshiddiqie Ketentuan Dewan Pertimbangan Agung Presiden Dapat Diatur dalam UUJimly Asshiddiqie merespons soal Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung DPA Menurutnya ketentuan nama maupun anggota DPA nantinya dapat diatur dalam undang-undang
Baca lebih lajut »
PKB Tak Masalah Dewan Pertimbangan Agung Diisi Mantan PresidenPKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Baca lebih lajut »
Soal Dewan Pertimbangan Agung, Presiden Jokowi Tanya ke DPRPresiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung DPA Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator
Baca lebih lajut »
PAN Dewan Pertimbangan Agung untuk Memperkuat Penasihat PresidenPAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang RUU Dewan Pertimbangan Presiden Wantimpres diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut
Baca lebih lajut »