PAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang RUU Dewan Pertimbangan Presiden Wantimpres diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut
“Justru di sini menguatkan tugas dan fungsi dari dewan pertimbangan presiden. Bagaimanapun juga yang namanya dewan pertimbangan presiden harus memberikan nasihat, masukan, kepada presiden ketika diminta ataupun tidak,” jelas Eddy di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis .
Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer. Presiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung . Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator. ANGGOTA Badan Legislasi Fraksi NasDem Rico Sia menerangkan parpolnya mendorong Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Baleg Setujui Draft RUU Wantimpres Jadi Usul Inisiatif DPRPemerintah dan DPR ingin mengubah nama Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Berencana Ubah Wantimpres Jadi Dewan Pertimbangan AgungBaleg DPR RI berencana mengubah Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Baca lebih lajut »
Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden di UU Bakal Dihapus, Presiden Bebas Tentukan Jumlah WatimpresBerita Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden di UU Bakal Dihapus, Presiden Bebas Tentukan Jumlah Watimpres terbaru hari ini 2024-07-09 18:29:20 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Akan Revisi, Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Selanjutnya Tidak DibatasiDPR RI dan pemerintah akan menghapus jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres. Itu setelah akan dilakukan revisi terhadap perundang-undangannya tersebut
Baca lebih lajut »
Jimly Asshiddiqie Ketentuan Dewan Pertimbangan Agung Presiden Dapat Diatur dalam UUJimly Asshiddiqie merespons soal Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung DPA Menurutnya ketentuan nama maupun anggota DPA nantinya dapat diatur dalam undang-undang
Baca lebih lajut »
PKB Tak Masalah Dewan Pertimbangan Agung Diisi Mantan PresidenPKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Baca lebih lajut »