Elektabilitas Ganjar berada di angka 37,5 persen. Sementara di bawahnya Prabowo Subianto mendapat 30,5 persen dan terakhir Anies Baswedan 25,2 persen.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan dalam simulasi tiga nama, elektabilitas Ganjar berada di angka 37,5 persen. Sementara di bawahnya Prabowo Subianto mendapat 30,5 persen dan terakhir Anies Baswedan 25,2 persen.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Jadi Cawapres Terkuat Versi Survei Charta PolitikaHasil survei Charta Politika Indonesia Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil menjadi calon wakil presiden terkuat.
Baca lebih lajut »
3 Besar Elektabilitas Capres 2024 Survei Charta Politika: Ganjar Teratas, Disusul Prabowo dan AniesHasil survei Charta Politika Indonesia menunjukkan, elektabilitas Ganjar Pranowo teratas, disusul Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan .
Baca lebih lajut »
Survei Charta Politika Indonesia: Ganjar Pranowo jadi Pilihan Tertinggi Publik Sebagai CapresElektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo jauh di atas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. GanjarPranowo
Baca lebih lajut »
Masinton soal Posisi Puan Rendah di Survei Pilpres 2024: Tidak Membentuk Tim, Fokus KerjaPolitisi PDIP Masinton Pasaribu ungkap alasan elektabilitas Puan Maharani masih rendah di survei Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Elektabilitas Demokrat Jawa Timur Meningkat, ARCI: Emil Dardak Dongkrak Suara PartaiAccurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei elektabilitas partai politik di Jawa Timur (Jatim). Elektabilitas Partai Demokrat Jatim Accurate...
Baca lebih lajut »
DJSN Buka Mulut Kala 20% RS Tak Setuju Kelas StandarHasil survei Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melaporkan dari 1.158 rumah sakit, sebanyak 80% setuju dengan kebijakan penerapan kelas rawat inap standar (KRIS), sedangkan 20% lainnya tidak setuju.
Baca lebih lajut »