Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pemilihan kepala daerah semestinya menggunakan APBD.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada semestinya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . Namun, saat ini dana APBD tidak memadai, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk Pilkada.'APBD sekarang tidak punya dana yang memadai karena pendapatan asli daerahnya juga turun, sehingga APBN harus masuk,' kata Sri Mulyani dalam diskusi virtual, Sabtu, 27 Juni 2020..
Adapun dia mengatakan penerimaan negara turun 9 persen hingga Mei, sedangkan belanja negara harus meningkat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, kata dia, kenaikan belanja negara akan melebihi Rp 2.700 triliun, sedangkan penerimaan negara hanya akan Rp 1.600 triliun.'Sehingga kita defisitnya lebih dari Rp 1.000 triliun. Ini terjadi hanya dalam kurun waktu yang sangat cepat,' kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sri Astari Rasjid Terima Penghargaan dari Presiden BulgariaDubes Indonesia di Sofia, Sri Astari Rasjid, menerima bintang Madara Horseman 1st Degree dari Presiden Bulgaria, Rumen Radev yang diberikan atas kecakapan dan kontribusi signifikannya.
Baca lebih lajut »
KPU Buka Kemungkinan Tunda Pilkada 2020 Secara LokalKPU membuka peluang menunda Pilkada 2020 untuk daerah tertentu karena anggaran tambahan untuk pembelian bagi APD penyelenggara belum cair.
Baca lebih lajut »
Anggaran Pilkada Belum Cair, DPR: Pilkada Sebaiknya Ditunda |Republika OnlineLegislator mengatakan pilkada sebaiknya ditunda jika anggaran tak cair tepat waktu.
Baca lebih lajut »
Ketua KPU RI Singgung Penggerudukan Kantor KPU Indramayu |Republika OnlinePenggerudukan sebagai dampak dari tambahan anggaran pilkada yang belum dicairkan.
Baca lebih lajut »
DPR Desak Pemerintah Segera Cairkan Tambahan Anggaran Pilkada 2020Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendesak pemerintah segera mencairkan tambahan anggaran untuk Pilkada 2020.
Baca lebih lajut »
Menaker: Pemerintah Evaluasi Kartu Prakerja |Republika OnlineAnggaran Kartu Prakerja sebanyak Rp 20 T dari total anggaran untuk pandemi Covid.
Baca lebih lajut »