Anggaran Kartu Prakerja sebanyak Rp 20 T dari total anggaran untuk pandemi Covid.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi program Kartu Prakerja. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki regulasinya."Sedang dilakukan evaluasi oleh Kemenko Perekonomian dan tentu saja juga memperbaiki regulasinya," kata Menaker ketika ditemui usai memberikan bantuan kepada pekerja terdampak Covid-19 di Jakarta, Jumat .
Namun, akibat pandemi Covid-19 pemerintah akhirnya melakukan perubahan skema terhadap Kartu Prakerja. Hal ini dilakukan agar bisa memberikan bantuan bagi para pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau angkatan kerja yang baru lulus. Dalam skema saat pandemi dimasukkan insentif untuk membantu para pemanfaat program tersebut.Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 20 triliun untuk Kartu Prakerja atau 4,9 persen dari total anggaran untuk pandemi sebesar Rp 405,1 triliun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Tak Perlu Keluarkan Dana Triliunan untuk Kartu Prakerja, Cukup Rp 50 MiliarAnggaran Rp 5,6 triliun untuk program pelatihan online Kartu Prakerja dinilai sangat berlebihan dan pemborosan anggaran. KartuPrakerja
Baca lebih lajut »
Begini Penjelasan Ketua KPK soal Kerugian Negara di Kartu PrakerjaKetua KPK Firli Bahuri menyinggung soal dugaan kerugian negara di program Kartu Prakerja, yang dijalankan pemerintah di tengah pandemi Covid-19. KetuaKPKFirliBahuri
Baca lebih lajut »
KPK: Kartu Prakerja Belum Timbulkan Kerugian Negara |Republika OnlinePelaksanaan gelombang 4 Kartu Prakerja masih ditunda karena rekomendasi KPK.
Baca lebih lajut »
DPR Dorong Perbaikan Kartu Prakerja - Berita Utama - koran.tempo.co
Baca lebih lajut »
KPK: Program Kartu Prakerja Belum Timbulkan Kerugian NegaraKetua KPK Firli Bahuri mengklaim telah melakukan pencegahan korupsi dalam program Kartu Prakerja yang menggunakan anggaran negara Rp5,6 triliun.
Baca lebih lajut »