Menkeu Sri Mulyani mengatakan kepada MK bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 soal kebijakan keuangan penanganan COVID-19 telah diundangkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu .
Sri Mulyani mewakili Presiden bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan dalam sidang uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu. Selanjutnya pemerintah mengesahkan persetujuan DPR atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Yasonna, Sri Mulyani dan Jaksa Agung Hadiri Sidang Perppu Corona di MKMenkum HAM Yasonna Laoly bersama Menkeu Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menghadiri sidang lanjutan Perppu Corona di Mahkamah Konstitusi. PerppuCorona
Baca lebih lajut »
Menkeu Sri Mulyani: Defisit APBN 2020 Bakal Tembus Rp 1.028,5 Triliun - Tribunnews.comdefisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN 2020) bakal melebar hingga 6,72 persen dari PDB
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Suntik BUMN Rp 149 TriliunKementerian Keuangan mengumumkan anggaran yang dialokasikan untuk BUMN pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp 149,29 triliun.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani: Subsidi Listik Diperpanjang hingga September 2020Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, pemerintah bakal memperpanjang pemberian subsidi listrik baik berupa subsidi penuh maupun diskon listrik.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Bersiap Defisit APBN 2020 Bisa Mencapai Rp1.028,5 TriliunKementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan defisit APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2020 akan melebar hingga...
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani: Total Dana Rp 641,17 T untuk Pemulihan Ekonomi RIMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan gelontorkan Rp 641,17 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN). Nilai tersebut, terbagi dari 11 instrumen kebijakan.
Baca lebih lajut »