Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan aturan pajak karbon masih disiapkan. Begini tanggapan pelaku usaha.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai implementasi pajak karbon akan menambah beban perusahaan. Pasalnya, pajak karbon menjadi bagian kebijakan yang bersifat disinsentif.
“Kalau pemerintah mempercepat penerapan pajak karbon, maka pemerintah mengedepankan fungsi pajak sebagai budgetair. Tetapi kalau kembali menunda, berarti pemerintah lebih mengedepankan aspek regulerend, sebagai aspek pengatur ekonomi,” kata Ajib kepada Bisnis, Minggu . Berdasarkan amanat Undang-undang No.7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan , pajak karbon sejatinya mulai diterapkan pada 1 April 2022, bersamaan dengan naiknya pajak penghasilan dari 10 persen menjadi 11 persen. Lantaran roadmap pajak karbon masih belum rampung, penerapan pajak karbon kemudian diundur menjadi 1 Juli 2022.
“Jadi banyak infrastruktur yang perlu disiapin. Pajak karbon itu bukan sekedar ada emisi terus dipajakin. Jadi dia itu adalah suatu mekanisme untuk memenuhi kita bisa mendapatkan NZE. Jadi kami perlu siapin infrastrukturnya secara komplit, nah itu perlu dipersiapkan,” katanya usai menghadiri Konferensi Pers: Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di kantor DJP, Jakarta Selatan, Selasa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sempat Ditunda, Sri Mulyani Tegaskan Pajak Karbon Sedang DisiapkanDalam penanganan iklim, Sri Mulyani mendorong aksi yang konkret dari parap pemimpin negara, ketimbang pernyataan-pernyataan yang normatif.
Baca lebih lajut »
Kronologi Kemenkeu Vs ICW hingga Sri Mulyani Banding ke PTUNMenkeu Sri Mulyani Indrawati melakukan banding terkait putusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang mengabulkan sebagian permohonan ICW terhadap Kemenkeu.
Baca lebih lajut »
Top 3: Kisruh Sri Mulyani Gugat ICWBerikut ini tiga artikel terpopuler dik kanal bisnis Liputan6.com pada Sabtu 11 Februari 2023.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Gugat ICW ke PTUN, Ternyata soal Audit JKN BPJSSri Mulyani Indrawati mengajukan gugatan terhadap ICW soal hasil audit data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS kesehatan.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani minta pejabat Kemenkeu bisa menginspirasi dan dipercayaMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengharapkan pejabat yang baru dilantik di Kementerian Keuangan dapat menjadi pemimpin yang menginspirasi, ...
Baca lebih lajut »