Sri Mulyani Indrawati mengajukan gugatan terhadap ICW soal hasil audit data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS kesehatan.
Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan gugatan terhadap lembaga antikorupsi, Indonesia Corruption Watch di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait transparansi hasil audit data Jaminan Kesehatan Nasional BPJS kesehatan.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah tidak bisa memberikan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap program JKN karena alasan tertentu. Mengingat keinginannya tidak dipenuhi, ICW mengajukan keberatan ke KIP. Hasilnya KIP mengabulkan sebagian permohonan ICW.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sri Mulyani Gugat ICW Soal JKN, Ini Lho Ini Masalahnya!Sri Mulyani keberatan dengan hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Baca lebih lajut »
Terungkap! Alasan Sri Mulyani Gugat ICW di PTUN Soal BPJS KesehatanTernyata ini alasan Menkeu Sri Mulyani balik gugat ICW di PTUN terkait program JKN BPJS Kesehatan.
Baca lebih lajut »
Menteri Keuangan Sri Mulyani Gugat ICW, Kasus Apa?Gugatan Menteri Sri Mulyani kepada ICW ini terdaftar dengan nomor perkara 47/G/KI/2023/PTUN.JKT.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Gugat ICW ke PTUN, Ada Apa?Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggugat lembaga anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ada apa?
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Gugat ICW, Ternyata Ini AlasannyaICW mendesak Kemenkeu dalam hal ini Sri Mulyani agar transparan soal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca lebih lajut »
Ternyata Ini Alasan Sri Mulyani Gugat ICW ke PTUN | merdeka.comStaf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menjabarkan, gugatan itu merupakan banding atas putusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang mengabulkan sebagian permohonan ICW.
Baca lebih lajut »