Hingga saat ini, sudah ada sekitar 341 importir PLB maupun non PLB yang diblokir dan dicabut izinnya karena terbukti melanggar ketentuan.
Hal ini menyusul ada PLB yang menjadi gudang penimbunan produk impor atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Kementerian Keuangan telah membuat tiga klasifikasi sebagai dasar pemberian sanksi. Pertama, ketentuan kepabeanan dan cukai. Kedua, ketentuan pajak seperti pelaporan SPT. Ketiga, ketentuan Kementerian Perdagangan yang mengatur mengenai kuota bagi importir produsen dan umum. Jumlah importir yang tidak patuh terhadap ketentuan pajak berjumlah 109. Di mana, 17 merupakan importir PLB dan 92 merupakan importir non PLB. Sebanyak 109 importir ini diblokir izinnya. Selanjutnya, importir yang tidak patuh terhadap ketentuan Kementerian Perdagangan berjumlah 6, yaitu satu API-produsen atau importir produsen yang berada di PLB, importir tersebut izinnya diblokir.
Kedua, terjadi pada API-produsen atau importir produsen yang seharusnya mengimpor bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri namun kenyataannya dijual di pasar. Lalu, kuota impor juga tidak sesuai dengan keputusan Kementerian Perdagangan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Langgar Aturan, Sri Mulyani Hukum 330 ImportirMenkeu Sri Mulyani memutuskan menghukum 330 importir karena melanggar aturan pajak, bea cukai dan perdagangan.
Baca lebih lajut »
Langgar Aturan, Sri Mulyani Blokir Izin 50 ImportirMenteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan memblokir izin 50 importir di kawasan PLB karena melanggar aturan pajak dan perdagangan.
Baca lebih lajut »
Revisi Permendag Hadang KebocoranAturan yang baru diharapkan dapat menghapus keberadaan hak istimewa yang kerap disalahgunakan segelintir importir.
Baca lebih lajut »
Pajak kendaraan jatuh tempo? Simak lokasi Samsat Keliling pekan iniPajak kendaraan bermotor Anda segera jatuh tempo?\r\n\r\nSimak dan manfaatkan lokasi Samsat Keliling pekan ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Tertibkan Pelaku Usaha dan Sempurnakan KebijakanMenteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan signal bahwa perekonomian Indonesia terus dijaga.
Baca lebih lajut »
Vietnam cabut izin film 'Abominable' terkait peta Laut China SelatanVietnam telah mencabut izin film "Abominable" dari bioskop karena terdapat adegan yang menunjukkan sebuah peta yang menggambarkan wilayah sengketa ...
Baca lebih lajut »