Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan signal bahwa perekonomian Indonesia terus dijaga.
DALAM rangka menjamin good governance dan menjaga daya saing produk lokal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selalu melakukan pengawasan baik secara targeting maupun sewaktu-waktu.
Dari hasil pengawasan tersebut, Direktorat Jenderal Bea Cukai telah melakukan upaya penertiban terhadap Pusat Logistik Berikat dan non-PLB. Ketiga, pencabutan dan pembekuan izin PLB terhadap 8 PLB dan 5 importir PLB dikarenakan pelanggaran eksistensi, responsibility, nature of business, auditability, atau tidak aktif.
Asosiasi tersebut antara lain Asosiasi Produsen Synthetic Fibre Indonesia , Asosiasi Pertekstilan Indonesia , Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat , Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia , Asosiasi Logistik Indonesia , Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Menengah Indonesia , dan Kamar Dagang dan Industri , serta perusahaan yang bergerak di industri tekstil dan produk tekstil.
“Selain itu, berbagai penyempurnaan kebijakan terkait PLB juga akan dilakukan melalui revisi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pusat Logistik Berikat, dengan substansi perubahan,” jelas Sri Mulyani. Sementara itu, TPT Hilir meliputi pertama, iImportasi TPT Hilir diperketat dengan persyaratan PI dan kuota sama seperti sektor hulu dan antara dengan tujuan kesetaraan atau harmonisasi tata niaga hulu–hilir.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Joko Widodo Resmikan 'Tol Langit' Palapa RingHadirnya tol langit Palapa Ring diharapkan Presiden Jokowi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.
Baca lebih lajut »
Kemenkeu Luncurkan Aplikasi Impor Barang Operasi Hulu MigasAplikasi ini untuk mempercepat dan memberikan efisiensi bagi pelaku usaha hulu migas.
Baca lebih lajut »
Kadin dorong UMKM Jatim dengan pendampingan berkelanjutanKamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mendorong pengembangan bisnis pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan melakukan pendampingan ...
Baca lebih lajut »
SPI Siap Jadi Garda Terdepan Menjalankan Reforma AgrariaMenurutnya berbagai kebijakan akan dikenang sebagai warisan Jokowi yang akan menjadi batu pijakan bagi pemerintah untuk mendorong kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan.
Baca lebih lajut »
AS Lobi RI Longgarkan Kebijakan Gerbang Pembayaran NasionalMenko Perekonomian Darmin Nasution membenarkan AS melobi pemerintah melonggarkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional supaya bisnis Mastercard dan Visa lancar.
Baca lebih lajut »
Luhut: Korupsi Bisa Berkurang Berkat Pembayaran DigitalPemerintah terus mendorong para pelaku digital platform Tanah Air untuk semakin berkembang.
Baca lebih lajut »