Pemerintah harus mempersiapkan dengan baik perihal data dan mekanisme penerapan jika nantinya program pengampungan pajak Tax Amnesty berjalan di 2025
Susu boleh impor kalau importir juga beli susu dari lokal karena impor susu yang dilakukan melalui Menteri Perdagangan harus ada rekomendasi dari Menteri Pertanian.) berjalan di 2025. Itu berguna untuk memberikan kepastian dan mencegah kegelisahan para wajib pajak, termasuk dunia usaha yang selama ini telah patuh memenuhi kewajiban.
“Pemerintah perlu mempersiapkan secara komperehensif yang lebih maksimal, sehingga sasaran dari Tax Amnesty ini betul-betul tercapai dengan berkaca pada apa yang sudah dilakukan pemerintah pada Tax Amnesty Jilid I dan II yang ternyata tidak mencapai target atau tidak maksimal,” ujar Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Simanjorang saat dihubungi, Rabu .itu justru menimbulkan kesan untuk mencari-cari kesalahan pelaku usaha maupun wajib pajak pada umumnya.
Lebih lanjut, imbuh Sarman, pemerintah juga perlu memastikan agar wajib pajak yang telah ikut dalam Tax Amnesty Jilid I dan II tak lagi dikejar dalam pengampunan pajak seri ketiga tersebut. “Kalau begitu kan itu tidak bagus. Nantinya orang makin taat malah makin diperas, atau makin digerogoti. Artinya tujuan Tax Amnesty ini adalah yang tidak tersisir, yang memang sama sekali kemarin itu tidak masuk Tax Amnesty Jilid I dan II,” jelas Sarman.
“Tax Amnesty ini sebenarnya tujuannya baik, bagaimana supaya dengan kesadaran yang tinggi, para wajib pajak yang selama ini menyembunyikan harta kekayaannya bisa diungkapkan, dengan kesadaran tinggi juga bayar pajaknya, sehingga tidak kena denda, sehingga ke depan mereka akan lebih taat pajak dan terbuka dan melapor setiap tahun,” lanjutnya.
Diketahui sebelumnya, Badan Legislasi DPR meloloskan agenda revisi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau RUU Pengampunan Pajak ke dalam program legislasi nasional dapat segera dilakukan bersama pemerintah.
Pengampunan Pajak Tax Amnesty Jilid 3
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas Prioritas, Dibahas Pemerintah-DPR 2025Badan Legislasi DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak
Baca lebih lajut »
Tax Amnesty Jilid III Bakal Digodok DPR & Pemerintah, Ini BocorannyaPemerintah bersiap membuka program tax amnesty jilid III, dengan RUU baru yang menjadi prioritas di Prolegnas 2025.
Baca lebih lajut »
Tax Amnesty Bakal Ada di 2025, RUU Masuk ProlegnasProgram pengampunan pajak alias tax amnesty akan kembali diterapkan oleh pemerintah.
Baca lebih lajut »
Pemerintah disarankan mengkaji insentif QRTC soal tax holidayPengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyarankan pemerintah untuk mengkaji insentif Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) ...
Baca lebih lajut »
Istana Tegaskan Prabowo Tak Beri Arahan Soal Pilkada 2024 di Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahBerita Istana Tegaskan Prabowo Tak Beri Arahan Soal Pilkada 2024 di Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terbaru hari ini 2024-11-07 14:58:43 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Soal Rencana Cetak Sawah, Legislator Mewanti-Wanti Pemerintah Soal Isu IniJPNN.com : Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah menyoroti beberapa hal dari rencana cetak sawah oleh pemerintah. Seperti apa?
Baca lebih lajut »