Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyarankan pemerintah untuk mengkaji insentif Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) ...
Foto Arsip - Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyerahkan surat keputusan pemberian fasilitas insentif investasi dalam bentuk tax holiday kepada pabrik aspal PT Kartika Prima Abadi di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Minggu . ANTARA/HO-BKPMJakarta - Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar menyarankan pemerintah untuk mengkaji insentif Qualified Refundable Tax Credit guna menindaklanjuti pembebasan pajak korporasi untuk perusahaan multinasional.
Pemerintah baru merilis aturan soal perpanjangan tax holiday melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024. Korporasi di industri pionir bisa mengajukan pembebasan pajak penghasilan badan hingga 100 persen, sehingga tarif efektif bisa mencapai 0 persen, sampai dengan 31 Desember 2025. “Bagi yang perhitungan proyeksi investasinya menjadi feasible karena adanya tax holiday, kini dengan adanya pajak tambahan ini maka Return on Investment atas investasinya bisa jadi tidak feasible lagi. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan solusi bagi investasi dengan kondisi seperti itu,” ujar Fajry.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pentingnya 'Digital Governance'Wamenkominfo Nezar Patria menyebutkan tata kelola pemerintah digital (digital governance) perlu diterapkan oleh pemerintah-pemerintah daerah.
Baca lebih lajut »
Pengamat Nilai Jika SK-ADT Pimpin Sulut, Dukungan Pemerintah Pusat Mudah TerwujudPengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara, Taufik Tumbelaka menyebut, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw-Alfrets Denny Tuejeh (SK-ADT) merupakan pasangan calon yang realistis bagi masyarakat Sulut.
Baca lebih lajut »
Bila PDIP Gabung Pemerintah, Pengamat sebut Kondisi Demokrasi Indonesia Bakal Jadi IniBerita Bila PDIP Gabung Pemerintah, Pengamat sebut Kondisi Demokrasi Indonesia Bakal Jadi Ini terbaru hari ini 2024-10-07 02:13:49 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pengamat minta pemerintah libatkan produsen untuk program makan sehatPengamat Kesehatan Dicky Budiman meminta pemerintah melibatkan produsen untuk program makan sehat gratis agar terjamin dari segi gizi, higienis, dan ...
Baca lebih lajut »
Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi, Pengamat Pemerintah Harus Lakukan Gerakan MasifPemerintahan Prabowo Subianto telah mencanangkan pencapaian swasembaga energi dalam tempo 4-5 tahun mendatang
Baca lebih lajut »
OJK Tunggu Lampu Hijau Pemerintah Finalisasi Konsep IKN Financial CenterIKN Financial Center adalah untuk menyediakan fasilitas pelengkap bagi aktivitas keuangan yang sudah ada.
Baca lebih lajut »