Soal Revisi UU Peradilan Militer, Komisi I DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

Indonesia Berita Berita

Soal Revisi UU Peradilan Militer, Komisi I DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 50 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 92%

Sejatinya revisi UU Peradilan Militer belum masuk Program Legislasi Nasional Prolegnas

menunggu inisiatif pemerintah untuk bisa merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini merespons soal penanganan kasus penyiksaan dilakukan oleh sejumlah oknum prajurit

"Sehingga publik juga perlu di informasi kan secara jelas dan berimbang, ini kesalahan represif terhadap warga sipil atau salah prosedur menangani kombatan militer, agar proses hukumnya sesuai," ucap Bobby. di Kabupaten Puncak. Dalam video itu, terlihat seorang OAP sedang mengalami penyiksaan dengan keadaan kedua tangan diikat dari belakang, dan dimasukkan ke dalam drum warna biru.

Kadispenad Brigjen TNI Kristomei Sianturi, menjelaskan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI dari Yonif 300/Raider itu tengah dilakukan investigasi lanjutan. Pemeriksaan dilakukan atas perintah Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak. Peneliti Formappi Lucius Karus menduga dengan adanya hasil pemilu 2024, potensi revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD akan terbuka kembali.

TNI membeberkan awal mula terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan prajurit TNI terhadap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata Definus Kogoya yang viral di media sosial.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Aburizal soal Jokowi ke Golkar, Panglima soal Jabatan ASN, TNI soal Tentara Bayaran [TOP 3 NEWS]Aburizal soal Jokowi ke Golkar, Panglima soal Jabatan ASN, TNI soal Tentara Bayaran [TOP 3 NEWS]Aburizal Bakrie tanggapi isu Jokowi ke Partai Golkar, Panglima TNI soal jabatan ASN diisi TNI-Polri, TNI buka suara soal klaim 10 WNI jadi tentara bayaran.
Baca lebih lajut »

Pendeta Soal War Takjil: Soal Agama Kita Toleran, Soal Takjil Kita DuluanPendeta Soal War Takjil: Soal Agama Kita Toleran, Soal Takjil Kita DuluanBerita Pendeta Soal War Takjil: Soal Agama Kita Toleran, Soal Takjil Kita Duluan terbaru hari ini 2024-03-20 06:30:51 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

KontraS Minta Oknum TNI Terduga Siksa Warga Sipil Papua Diadili Di Peradilan UmumKontraS Minta Oknum TNI Terduga Siksa Warga Sipil Papua Diadili Di Peradilan Umum'Sistem peradilan militer ini sangat bermasalah terutama dalam konteks isu hak asasi manusia...,'
Baca lebih lajut »

Militer Masuk ASN Diduga Jadi Gerbang Revisi UU TNIMiliter Masuk ASN Diduga Jadi Gerbang Revisi UU TNIDirektur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar menyebut RPP manajemen ASN yang tengah disusun akan menjadi gerbang masuk amandemen UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Baca lebih lajut »

Bamsoet Ingatkan AHY soal Mafia Tanah Kerap Berkolaborasi dengan Mafia PeradilanBamsoet Ingatkan AHY soal Mafia Tanah Kerap Berkolaborasi dengan Mafia PeradilanBamsoet mengingatkan Menteri Agraria AHY bahwa tidak jarang dalam melakukan operasinya, para mafia tanah ini juga berkolaborasi dengan mafia peradilan.
Baca lebih lajut »

Junta Militer Niger Putus Hubungan Militer dengan AS, Ada Apa?Junta Militer Niger Putus Hubungan Militer dengan AS, Ada Apa?Junta Niger telah mengakhiri perjanjian militer yang mengizinkan personel AS ditempatkan di negara tersebut. Kehadiran AS di wilayah Republik Niger disebut ilegal.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-21 03:59:27