Soal Putusan MA, Ketua DPD Beri Saran Pemerintah Penuhi Kualifikasi Vaksin Halal via tribunnews
LaNyalla Mahmud Mattalitti
Menurutnya, yang paling mendesak untuk ditempuh pemerintah saat ini adalah segera melakukan uji klinis kehalalan vaksin-vaksin yang ada. "Karena ini yang paling cepat untuk ditempuh. Jangan terburu-buru berpikir untuk memproduksi vaksin halal. Tetapi uji dulu yang ada. Ada banyak jenis kan. Minimal yang sudah beredar di Indonesia," kata La Nyalla dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Sabtu .Namun, kata La Nyalla, ada dua hal yang dapat ditempuh jika hasil uji klinis tidak memenuhi kualifikasi halal.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemenkes Masih Pelajari Putusan MA soal Penyediaan Vaksin Halal | merdeka.comYKMI mengingatkan pemerintah tak melawan putusan MA. Sekretaris Eksekutif YKMI, Fat Haryanto menegaskan, setelah dikabulkannya uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, maka pemerintah tidak boleh memberi vaksin non halal kepada masyarakat muslim.
Baca lebih lajut »
Partai Ummat Minta DPR Kawal Putusan MA soal Vaksin HalalJuru Bicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya meminta DPR untuk mengawal putusan MA terkait vaksin halal Covid-19.
Baca lebih lajut »
Dukung Putusan MA, Anggota DPR Minta Pemerintah Revisi Syarat Booster untuk Mudik | Kabar24 - Bisnis.comSolusi yang ditawarkan Nadhifa adalah dengan syarat tes antigen atau PCR. Ia pun berharap pemerintah merevisi kebijakan wajib vaksin booster lantaran belum ada ketersediaan vaksin halal
Baca lebih lajut »
Soal Putusan MA Terkait Vaksin Halal, Fahri Hamzah Bilang BeginiMA pun meminta pemerintah harus menyediakan vaksin Covid-19 yang halal, khususnya bagi masyarakat muslim di Indonesia. VaksinHalal
Baca lebih lajut »
MUI: Putusan MA Beri Kepastian Hukum Penggunaan Vaksin HalalSekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Amirsyah Tambunan mengapresiasi putusan Mahkamah Agung atas tuntutan judicial review Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) terkait penggunaan vaksin halal.
Baca lebih lajut »