Pemerintah akan menerapkan kebijakan penghentian impor pangan. Dosen dan peneliti UII sebut tantangan tahun pertama pemerintahan Prabowo.
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghentikan impor pangan empat komoditas pangan strategis, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, dan garam konsumsi pada 2025. Penghentian impor pangan ini bertujuan untuk mencapai swasembada pangan. Menurut Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia, Listya Endang Artiani, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama akan menghadapi ujian berat dalam memastikan keberhasilan program swasembada pangan.
Angka Kemiskinan Peningkatan harga pangan memiliki konsekuensi langsung terhadap angka kemiskinan. Data BPS 2024 menunjukkan, sebanyak 9,3 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dengan sekitar 70 persen pengeluaran mereka dialokasikan untuk kebutuhan pangan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dosen dan Peneliti UII: Risiko Penghentian Impor Pangan Jika Dilakukan Pemerintahan PrabowoPemerintahan Prabowo akan menghentikan impor pangan. Kebijakan ini menurut dosen dan peneliti UII akan mendatangkan beberapa risiko.
Baca lebih lajut »
Prabowo Soroti Target Swasembada Pangan Prabowo: Bibitnya dari Mana?Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti target Presiden Prabowo Subianto yang mengejar swasembada pangan.
Baca lebih lajut »
Menko Pangan Tekankan Fokus pada Percepatan Swasembada PanganMenteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menggarisbawahi pentingnya percepatan swasembada pangan bagi Indonesia. Ia menekankan agar pejabat eselon I Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) fokus pada pencapaian swasembada pangan yang ditargetkan pada tahun 2027. Zulkifli menjelaskan bahwa swasembada pangan dalam artian luas meliputi berbagai komoditas pangan seperti beras, jagung, gula, garam dan lainnya.
Baca lebih lajut »
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dosen Politik UNY: Lemahkan Demokrasi, Risiko Biaya Tinggi tetap AdaPrabowo wacanakan kepala daerah dipilih DPRD. Dosen Politik UNY bilang kepala daerah yang dipilih secara tidak langsung akan melemahkan demokrasi.
Baca lebih lajut »
Tanggapan Dosen Ilmu Politik Unpad Wacana Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Potensi Transaksi Politik UangDosen Ilmu Politik Unpad merespons usulan Prabowo bahwa kepala daerah dipilih DPRD. Ia sebut ada potensi politik uang dan transaksi politik.
Baca lebih lajut »
Tanggapi Prabowo soal Sawit, Dosen Kehutanan UB: Jangan FOMO!Dosen di Fakultas Kehutanan di Universitas Brawijaya (UB) mengoreksi Prabowo yang mengatakan kelapa sawit adalah pohon dan menepis bahaya deforestasi.
Baca lebih lajut »