Pemerintahan Prabowo akan menghentikan impor pangan. Kebijakan ini menurut dosen dan peneliti UII akan mendatangkan beberapa risiko.
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghentikan impor empat komoditas pangan strategis, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, dan garam konsumsi pada 2025. Penghentian impor pangan ini bertujuan untuk mencapai swasembada pangan yang sejalan dengan visi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman berulang kali mengungkapkan targetnya ihwal swasembada pangan.
Padahal, produksi jagung skala nasional baru mencapai 19,5 juta ton. Ketergantungan pada jagung impor pada 2024 mencapai 1,3 juta ton yang dapat mempersulit transisi menuju swasembada tanpa peningkatan signifikan dalam produktivitas. 2. Kenaikan Harga dan Inflasi Pangan Penghentian impor 2025 tanpa peningkatan signifikan dalam produksi lokal berisiko mendorong kenaikan harga komoditas pangan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dosen UII Cerita Drama di Balik Bocornya Operasi Penangkapan Harun Masiku di PTIKCerita tentang bocornya operasi penangkapan Harun Masiku ini termuat dalam buku berjudul Boba, Buku Orang Baik Belajar Antikorupsi.
Baca lebih lajut »
57 Pemerintahan Daerah Mendapatkan Apresiasi Kinerja Pemerintahan DaerahBerita 57 Pemerintahan Daerah Mendapatkan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah terbaru hari ini 2024-12-13 15:31:27 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Bamsoet Tegaskan Kadin Indonesia Dukung Asta Cita Pemerintahan Presiden PrabowoJPNN.com : Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan Kadin Indonesia siap mendukung asta cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Baca lebih lajut »
Profesor Ilmu Pemerintahan Ingatkan Prabowo Harus Pastika Tanggal Pemerintah Pindah ke IKNGuru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menilai tanggal pindahnya pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu diteken dalam sebuah peraturan.
Baca lebih lajut »
Ada yang Sarankan PDIP Masuk Koalisi Pemerintahan Prabowo, Megawati Gabung Dapat ApaKETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Baca lebih lajut »
Satu Dekade Terakhir Indeks Negara Hukum Stagnan, Mahfud: Ada Harapan dari Pemerintahan PrabowoKomitmen, konsistensi, dan ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang dalam indikator Indeks Negara Hukum.
Baca lebih lajut »