Perdebatan terkait angka kenaikan upah minimum 2023 tak hanya terjadi antara pengusaha dan buruh, tapi juga antar pengusaha.
Namun, secara prinsip para pengusaha ngotot bahwa upah minimum Tahun 2023 harus berlandaskan pada Undang-Undang pendahulunya, yaitu UU Cipta Kerja dengan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021.
"Pertama, tentu kepastian hukum. Sangat tidak mungkin kita memakai produk instrumen regulasi yang ada dualisme, yaitu PP 36/ 2021 dan Permenaker No 18/2022. Itu sangat tidak mungkin," ujar Adi Mahfudz kepadaMenurut Adi, yang dibutuhkan saat ini adalah keputusan yudikatif untuk menjawab kebingungan hingga keambiguan yang disebabkan oleh aturan baru yang terkesan hadir secara mendadak tersebut.
Kemudian, alasan yang ketiga, situasi ekonomi. Sebagaimana diketahui, situasi ekonomi dunia saat ini sedang tidak menentu. Recovery pasca pandemi masih belum stabil, ditambah ancaman resesi global. Hal itu, menurut dia, sangat berdampak pada sektor usaha, khususnya pada sektor padat karya. Sebab, sektor padat karya sangat bergantungan dengan ekspor.
Lebih lanjut, Adi juga menyampaikan bahwa pengusaha selalu taat kepada regulasi yang ada. Namun, kepastian dari pijakan regulasi mana yang dipakai itu yang menjadi alasan para pengusaha melayangkan protes belakangan ini. Adi mengatakan, pijakan kami sebagai pengusaha sangat jelas, yaitu regulasi yang ada. Oleh karena itu, para pengusaha mengaku sungguh dibuat kaget bahkan kurang bisa menerima dengan hadirnya Permenaker nomor 18/2022 yang secara tiba-tiba.
"Jadi, uji materiil itu bukan soal kenaikan UMP-nya, tetapi aspek legalnya. Kebijakan-kebijakan yang keluar itu tidak boleh bertentangan dengan UU atau aturan yang di atasnya, yaitu UU Cipta Kerja dan turunannya PP 36/2021," tegas Anton kepada CNBC Indonesia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tolak Usulan Pengusaha, Buruh Ngotot UMP DKI 2023 Naik 10,55 PersenBuruh mengusulkan UMP 2023 untuk DKI Jakarta harus naik sebesar 10,55 persen. Lebih tinggi dari usulan pengusaha.
Baca lebih lajut »
Dewan Pengupahan Rekomendasikan UMP Bali 2023 Naik 7,81 PersenDinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali sampaikan, sidang bersama Dewan Pengupahan Provinsi Bali hasilkan rekomendasi kenaikan UMP Bali sebesar 7,81 persen
Baca lebih lajut »
Kadin Gugat Uji Materiil Permenaker 18/2022 Soal UMP 2023 Naik 10 PersenKadin akan melakukan uji materiil terhadap peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
Baca lebih lajut »
Gubernur Ridwan Kamil tegaskan UMP Jawa Barat 2023 naikGubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menegaskan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat Tahun 2023 akan naik jika dibandingkan tahun ...
Baca lebih lajut »
Sudah Ditetapkan, UMP Riau 2023 Naik Jadi SebeginiSempat dibatalkan karena memakai aturan lama, kini upah minimum provinsi (UMP) Riau 2023 kembali ditetapkan dengan aturan baru, jumlahnya naik 8,61 persen.
Baca lebih lajut »
Gubernur Ridwan Kamil Tegaskan UMP Jawa Barat 2023 NaikGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat Tahun 2023 akan naik jika dibandingkan tahun lalu
Baca lebih lajut »