Reformasi birokrasi adalah agenda yang tidak bisa tuntas dalam satu periode pemerintahan.
Para orangtua penerima Kartu Jakarta Pintar sedang menunggu namanya dipanggil oleh karyawan Bank DKI yang membagikan buku rekening di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020.
Kedua, terkait jumlah pegawai honorer yang masih mencapai 2,3 juta. Pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan status pegawai honorer pada Desember 2024. Namun, Djohermansyah mempertanyakan perkembangan penyelesaian ini. Proses seleksi aparatur sipil negara yang tidak transparan juga menjadi sorotan.
Meski pemerintah telah memperkenalkan mal pelayanan publik di beberapa daerah, jumlahnya belum memadai. Masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan terpadu di satu pintu.Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad berbincang dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, disaksikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi , saat rapat kerja pembahasan RUU Pilkada di Ruang Komisi II DPR, Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu .
Namun, tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana reformasi internal tersebut dapat menghasilkan dampak eksternal yang lebih luas. ”Kalau di tingkat internal, tidak terlalu berhasil, tapi sudah ada progresnya, sudah ada di trek yang benar. Yang sekarang jadi tantangan, bagaimana kemajuan internal itu bisa memberikan dampak eksternal yang dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Mal Reformasi Birokrasi Pemerintahan Presiden Jokowi Sdgs SDG01-Tanpa Kemiskinan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sekber Moderasi Beragama jadi wadah sinergi antara pusat dan daerahKepala Balitbang Diklat Kementerian Agama (Kemenag), Suyitno mengatakan kehadiran Sekretariat Bersama (Sekber) dan Aplikasi Pemantauan Implementasi ...
Baca lebih lajut »
RUPSLB Surge Angkat Dua Jajaran Direksi BaruPT Solusi Sinergi Digital Tbk WIFI-Surge mengumumkan perubahan struktur manajemen PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Baca lebih lajut »
Reformasi Birokrasi Landasan Majunya Sistem Birokrasi KLHKBambang menjelaskan jika sebagai birokrat maka harus selalu berpegang teguh dengan Undang-Undang yang memperkuat yuridiksi dalam setiap tindakan
Baca lebih lajut »
Gus Ipul Ingin Sinergi dengan Pemerintah Daerah Upaya Sinkronisasi Data BansosSekjen PBNU Gus Ipul mengungkapkan rencana untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna sinkronisasi data penerima bantuan sosial (bansos). Ia ingin memastikan bansos disalurkan secara maksimal dan tepat sasaran.
Baca lebih lajut »
Begini Sikap Kadin Daerah saat Muncul Dualisme Kepengurusan di PusatDari pelaksanaan Munaslub tersebut, Anindya Bakrie keluar sebagai Ketum Kadin 2024-2029.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Soroti Ketergantungan Pemerintah Daerah dari Dana PusatMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kondisi pemerintah daerah (pemda) masih sangat bergantung pada alokasi dana pemerintah pusat.
Baca lebih lajut »