Sidang kasus pelanggaran HAM berat di Pania, Papua, menjadi batu uji penegakan keadilan. Jika persidangannya tak serius, kepercayaan hilang. Polhuk AdadiKompas
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Mural berisi tuntutan untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM menghiasi Jembatan layang Grogol di depan Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Kamis . Saat ini Mahkamah Agung meloloskan delapan nama calon hakim ad hoc pelanggaran Hak Asasi Manusia berat Paniai, Papua. Kompas/Heru Sri Kumoro 28-07-2022
JAKARTA, KOMPAS - Pengadilan hak asasi manusia atas kasus di Paniai, Papua, menjadi batu uji negara dalam penegakan keadilan. Sementara, keberadaan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu diharapkan tak melemahkan penegakan hukum atas pelanggaran HAM di Papua. Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al Rahab menyatakan, pengadilan HAM kasus Paniai yang akan digelar di Pengadilan Negeri Makassar menjadi momentum penegakan hukum di Papua. Pengadilan ini sekaligus menjadi kesempatan meyakinkan masyarakat Papua akan hadirnya keadilan.”Kalau tidak digelar serius, orang akan kehilangan kepercayaan,” kata Amiruddin saat berkunjung ke Redaksi Kompas di Jakarta, Jumat .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM pastikan saksi kasus Paniai tidak terbebani'Penting memastikan supaya korban yang akan bersaksi atau saksi itu sendiri tidak terbebani secara psikologis untuk menghadiri panggilan majelis hakim,' kata Wakil Ketua Komnas HAM.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Minta LPSK Jemput Bola Beri Perlindungan Saksi Kasus Paniai | merdeka.comSidang kasus pelanggaran berat HAM dengan terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu akan digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar.
Baca lebih lajut »
Mahfud MD Jelaskan Alasan Pemerintah Bentuk Tim Non-Yudisial Kasus HAMSama dengan yang sekarang ini, masih ada 13 (kasus HAM berat) yang harus diselesaikan secara yudisial kita terus proses,” papar Mahfud. mediaindonesia referensibangsa Sumber:
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Beri Pernyataan Terkait Penetapan Putri Candrawathi sebagai Tersangka Kasus Kematian Brigadir JKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan pernyataan setelah Putri Candrawathi ditetapkan sebagai tersangka pada kasus kematian Brigadir J.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Beberkan Hak-Hak Putri Candrawathi Meski jadi Tersangka Kasus Brigadir J | merdeka.comOleh karena itu, Komnas HAM mendorong LPSK untuk memberikan pendampingan kepada Putri Candrawathi.
Baca lebih lajut »
Kompolnas Desak Polri Segera Gelar Sidang Etik untuk Ferdy SamboKompolnas mendesak Polri untuk segera memecat Irjen Pol Ferdy Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan berencana kepada Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.
Baca lebih lajut »