Sidang Etik Sambo, Komisi III Harap Keputusannya Fair dan Transparan: Wakil ketua komisi asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni menilai, Dofiri akan mampu memimpin sidang dengan independen dan transparan.
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Irjen Ferdy Sambo. Sidang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Komjen Ahmad Dofiri.
“Hari ini, Ferdy Sambo akan menjalani sidang KEPP dengan dipimpin oleh Kabaintelkam Ahmad Dofiri. Jika melihat dari track record-nya, saya yakin Dofiri akan memimpin sidang ini dengan adil, jujur dan transparan,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Kamis . Sebelumnya, Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan, saksi dihadirkan untuk periksaan etik Irjen Ferdy Sambo bertambah menjadi 15 orang saksi.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Golkar Tolak Usulan Demokrat soal Penonaktifan Kapolri Terkait Kasus Brigadir J: Tidak RelevanWakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, pihaknya menolak usulan Fraksi Partai Demokrat yang meminta Kapolri dinonaktifkan.
Baca lebih lajut »
Beri Catatan Kritis Terhadap RAPBN 2023, NasDem: Pemerintah Harus Agresif Mengebor MinyakFraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR RI menyampaikan pandangannya atas keterangan pemerintah mengenai Rancangan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2023 beserta Nota Keuangannya.
Baca lebih lajut »
Rapat Paripurna DPRD, Fraksi PDI-P Singgung Kekurangan 'Commitment Fee' Formula EFraksi PDI-P menyinggung soal kekurangan dana 'commitment fee' penyelenggaraan Formula E dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, Rabu (24/8/2022).
Baca lebih lajut »
Fraksi Gerindra Tolak Usulan Revisi UU Kepolisian, Dampak Kasus Brigadir JAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman menolak usulan revisi UU No. 2/2002 atau UU Kepolisian hanya karena kasus pembunuhan Brigadir J.
Baca lebih lajut »
Belanja Negara di RAPBN 2023 Capai Rp3.041,7 Triliun, DPR Gelar Rapat Paripurna Hari IniSelasa, (23/8) DPR menggelar rapat paripurna membahas pandangan fraksi soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Sebelumnya, Presiden Jokowi menetapkan belanja negara RAPBN 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun. Selengkapnya di
Baca lebih lajut »