Fraksi PDI-P menyinggung soal kekurangan dana 'commitment fee' penyelenggaraan Formula E dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, Rabu (24/8/2022).
Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta sekaligus penyelenggara Formula E itu masih memiliki kewajiban untuk membayar"Hasil kesepakatan renegosiasi PT Jakpro dengan pihak FEO, bahwa PT Jakpro berkewajiban membayar kekurangan danapada tahun 2023," ujar Kenneth, saat menyampaikan pandangan fraksinya, Rabu.Fraksi PDI-P mengasumsikan, biaya penyelenggaraan itu akan mencapai Rp 1.239 miliar. Di sisi lain, pembiayaannya tidak boleh memakai dana APBD DKI.
"Kami meragukan dana dimaksud, termasuk mempertanyakan kemampuan keuangan PT Jakpro, khususnya yang berkaitan dengan PKBMF-E , serta manfaatnya apa dari sisi finansial," kata Kenneth.Sebelumnya, Managing Director Formula E Jakpro Gunung Kartiko mengatakan, angka pembiayaanPT Jakpro melakukan negosiasi dengan pihak FEO agar pemotongan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Belanja Negara di RAPBN 2023 Capai Rp3.041,7 Triliun, DPR Gelar Rapat Paripurna Hari IniSelasa, (23/8) DPR menggelar rapat paripurna membahas pandangan fraksi soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Sebelumnya, Presiden Jokowi menetapkan belanja negara RAPBN 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun. Selengkapnya di
Baca lebih lajut »
Forum Paripurna DPR soal RAPBN 2023 Diwarnai Promosi CapresPeristiwa tidak lazim terjadi saat rapat paripurna DPR dengan agenda pandangan fraksi-fraksi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangan.
Baca lebih lajut »
Fraksi Gerindra Tolak Usulan Revisi UU Kepolisian, Dampak Kasus Brigadir JAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman menolak usulan revisi UU No. 2/2002 atau UU Kepolisian hanya karena kasus pembunuhan Brigadir J.
Baca lebih lajut »
Fraksi Golkar DPRD Bangli Soroti Rekrutmen Tenaga KontrakDi tengah keputusan pemerintah pusat akan menghapus pegawai non-ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan pemerintah, ternyata ada informasi rekrutmen tenaga kontrak di Pemkab Bangli. Tenaga kontrak ini non-ASN. Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Bangli dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bangli terhadap Ranperda Perubahan APBD 2022, Selasa (23/8).
Baca lebih lajut »
Seluruh Fraksi Sepakat Lanjut Bahas Raperda Perubahan APBD Purbalingga |Republika OnlinePemeliharaan jalan merupakan prioritas belanja pada perubahan APBD 2022.
Baca lebih lajut »
Golkar Tolak Usulan Demokrat soal Penonaktifan Kapolri Terkait Kasus Brigadir J: Tidak RelevanWakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, pihaknya menolak usulan Fraksi Partai Demokrat yang meminta Kapolri dinonaktifkan.
Baca lebih lajut »