Pemeliharaan jalan merupakan prioritas belanja pada perubahan APBD 2022.
REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Seluruh Fraksi di DPRD Purbalingga menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah diserahkan Bupati untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Komisi dan Badan Anggaran . Hal ini diungkapkan masing-masing juru bicara fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi, Selasa di Ruang Rapat DPRD.
"FPKB mendorong agar pemberian bankesra kepada guru madin yang saat ini diberikan secara rapel setahun sekali agar diubah diberikan setiap bulan," ungkap Juru Bicara FPKB, Ma'ruf Rido. "Di samping itu juga perlu memaksimalkan pengelolaan pajak sehingga wajib pajak secara sadar membayar pajak dan retribusi tidak dirasakan sebagai sebuah beban," kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Teguh Dwiyanto ST.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Hingga Agustus 2022, Serapan APBD Sumut Masih 35 PersenAngka serapan APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBD di 33 kabupaten/kota sangat rendah. Untuk APBD Sumut masih 38 persen dan APBD kabupaten/kota masih di kisaran 35 persen. Kondisi ini bisa berdampak terhadap inflasi di provinsi ini.
Baca lebih lajut »
Sesuai Arahan dari Jokowi, Kemendagri Turun ke SumbarKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun ke Sumbar untuk menggenjot realisasi belanja APBD 2022. Kemendagri
Baca lebih lajut »
Kendalikan Inflasi di Daerah, Tito Terbitkan Aturan Penggunaan APBD untuk Belanja Tak TerdugaMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) alokasi anggaran belanja tidak terduga di APBD.
Baca lebih lajut »
Kolaborasi dengan Masyarakat, Pemerintah Sambas Bangun Jembatan Tanpa Pakai APBD dan APBNBupati Sambas Satono mengaku harus mencari strategi khusus untuk membangun infrastruktur karena keterbatasan anggaran.
Baca lebih lajut »
Tekan Inflasi, Menteri Tito Minta Kepala Daerah Optimalisasi APBDOptimalisasi APBD dapat membuat tekanan inflasi di daerah dikendalikan sehingga menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, dan kelancaran distribusi.
Baca lebih lajut »
BIBU Klaim Cina Siap Membiayai Bandara Bali Utara, Tidak Bebani APBN & APBDPT BIBU mengeklaim salah satu BUMN Cina siap membiayai pembangunan Bandara Bali Utara yang dicoret Presiden Jokowi dari program PSN, tidak membebani APBN & APBD bandara
Baca lebih lajut »