'...Ini kan pelanggaran hukum dan termasuk pelanggaran etik..'
Pernyataan itu disampaikan tim kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Barito Utara, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya dalam sidang pemeriksaan terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ("Rekomendasi Bawaslu Kabupaten tidak dilaksanakan oleh KPU . Padahal tidak ada kewenangan untuk menolak, karena wajib hukumnya.
"Kesalahannya di situ jadi kami adukan. Ini kan pelanggaran hukum dan termasuk pelanggaran etik," bebernya. Terkait adanya bukti yang dibeberkan, pihaknya pun meminta agar DKPP memberhentikan kelima komisioner KPU karena dianggap melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DKPP Sanksi Ketua KPU Bone Atas Dugaan Penggelembungan SuaraDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin atas dugaan penggelembungan suara dalam Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Bone Alwi dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik.
Baca lebih lajut »
DKPP Periksa Ketum dan Anggota KPU RI Terkait Dugaan Pelanggaran EtikDKPP memeriksa Ketua dan lima anggota KPU RI terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam melantik Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur.
Baca lebih lajut »
DKPP Periksa Ketua dan 5 Anggota KPU RI Terkait Dugaan Pelanggaran Kode EtikDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan lima Anggota KPU RI dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terkait pelantikan seorang anggota KPU Kabupaten Lombok Timur yang diduga masih aktif sebagai pengurus partai politik.
Baca lebih lajut »
Tutup Mata atas Aduan Ribka Tjiptaning, Sejumlah Komisioner KPU Jabar Diperingatkan DKPPJPNN.com : Peringatan ini diputuskan oleh DKPP atas laporan pelanggaran lantaran tidak mengakomodasi aduan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Ribka Tjipta
Baca lebih lajut »
Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes karena Pelanggaran Etik, Putusan DKPP Sudah BenarPerkara berujung pemecatan Ketua KPU dan Bawaslu Brebes itu perihal dugaan bagi-bagi uang untuk menggelembungkan suara salah satu Caleg DPR RI.
Baca lebih lajut »
DKPP Pecat Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten BrebesDKPP memutuskan mencopot keduanya dari jabatannya
Baca lebih lajut »