Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi. Yakni rencana perubahan proporsi KPR dengan skema KPR FLPP pada 2025.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan, untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi .
Ara menuturkan, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat. 'Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya,' ujar dia.
Ara juga menekankan pentingnya memastikan program FLPP tepat sasaran. Sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut. Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah. Siharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya. Tak Ingin Rakyat Kecil Sulit Akses KPROtoritas Jasa Keuangan memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian melalui program 3 juta rumah, lewat dukungan kebijakan pada sektor pembiayaan.
Dalam hal ini, Ismail menekankan peran Sistem Layanan Informasi Keuangan guna mendukung penyaluran kredit/pembiayaan. SLIK berisi informasi yang bersifat netral dan bukan merupakan informasi daftar hitam. Kredit non-LancarIsmail mengatakan, tidak terdapat ketentuan OJK yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Termasuk apabila akan dilakukan penggabungan fasilitas kredit/pembiayaan lain, khususnya untuk kredit/pembiayaan dengan nominal kecil.
Rumah Subsidi Maruarar Sirait Menteri PKP KPR FLPP FLPP
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bank BTN Siapkan Skema KPR Subsidi untuk Pekerja Sektor InformalDirektur Utama Bank BTN, Nixon P Napitupulu, menyatakan kesiapan bank untuk membantu pekerja sektor informal dalam mendapatkan KPR subsidi. Nixon menjelaskan bahwa bank kesulitan menilai dokumen keuangan pekerja informal sehingga Bank BTN akan mengandalkan alternatif verifikasi seperti track record tabungan dan potongan harian supir ojek online.
Baca lebih lajut »
Skema KPR untuk Ojol hingga Tukang Cukur DisusunBANK Tabungan Negara BTN menyusun skema pembiyaan kredit perumahan rakyat KPR bagi pekerja sektor informal Seperti tukang cukur ojek online dan lainnya
Baca lebih lajut »
BTN Usul Perpanjangan KPR 30 Tahun dan Kombinasi Skema Subsidi untuk Program 3 Juta RumahBank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengusulkan perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dan kombinasi skema subsidi untuk program 3 juta rumah. Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyatakan usulan ini sebagai opsi terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. BTN juga meminta dukungan pemerintah untuk penjaminan obligasi dan sekuritisasi aset KPR FLPP untuk mendapatkan pendanaan tambahan.
Baca lebih lajut »
DJP Siapkan Skema Pengembalian Kelebihan Pajak PPNDirektur Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan skema pengembalian kelebihan pembayaran pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terlanjur di pungut sebesar 12 persen. Pemerintah akan memberikan masa transisi selama tiga bulan bagi pelaku usaha ritel yang sudah terlanjur menyesuaikan sistem dengan tarif PPN 12 persen.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Siapkan Skema Baru Penyaluran Subsidi BBM Tahun IniMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengumumkan skema baru penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada tahun 2025. Pemerintah mempertimbangkan tiga opsi, yaitu mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai, mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang, atau menaikkan harga BBM subsidi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penyaluran subsidi yang selama ini kurang tepat sasaran dan mencapai penghematan hingga Rp100 triliun.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta Siapkan Skema Terbaik MBG untuk Ibu Hamil dan MenyusuiPemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menyusun skema terbaik untuk memasukkan ibu hamil dan menyusui dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada 6 Januari 2025.
Baca lebih lajut »