Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengusulkan perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dan kombinasi skema subsidi untuk program 3 juta rumah. Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyatakan usulan ini sebagai opsi terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. BTN juga meminta dukungan pemerintah untuk penjaminan obligasi dan sekuritisasi aset KPR FLPP untuk mendapatkan pendanaan tambahan.
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ( BTN ) mengajukan perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah ( KPR ) dari 20 tahun menjadi 30 tahun untuk program 3 juta rumah. Usulan ini, dikombinasikan dengan skema selisih suku bunga ( SSB ) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, diusulkan oleh Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu.
Menurut Nixon, usulan ini merupakan opsi terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. BTN mencatat bahwa hampir 70% debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10. \BTN juga telah menyampaikan kepada pemerintah mengenai kebutuhan dukungan penjaminan bagi obligasi yang akan diterbitkan BTN dalam rangka mendapatkan tambahan pendanaan untuk Program 3 Juta Rumah. Dengan adanya jaminan pemerintah, BTN akan mendapatkan kupon bunga yang lebih murah dan size yang lebih besar karena dananya berasal dari luar negeri. Selain menerbitkan obligasi, BTN juga berharap pemerintah mengizinkan perseroan melakukan sekuritisasi aset atas portofolio KPR FLPP. Melalui sekuritisasi aset, BTN dapat menjual portofolio KPR Subsidi tersebut untuk menarik pendanaan dari investor domestik dan luar negeri, sehingga dana yang didapatkan dapat digulirkan kembali untuk pengajuan KPR selanjutnya. \Nixon mengatakan bahwa dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah, BTN juga berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal, seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan supir ojek online, yang saat ini telah mencapai 10% dari total penyaluran KPR Subsidi BTN. Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk 2025, yakni menjadi 'Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia,' ujar Nixon.
KPR PROGAM 3 JUATA RUMAH BTN FLPP SSB APBN SEKURISASI ASET
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BTN Usul Kombinasi SSB-FLPP buat Salurkan KPR SubsidiDirektur Utama BTN Nixon usulkan skema KPR subsidi dengan kombinasi SSB dan FLPP untuk atasi keterbatasan anggaran untuk penyediaan perumahan.
Baca lebih lajut »
BTN Usul Penerapan KPR Subsidi Kombinasi FLPP dengan SSBMenurut BTN, apabila FLPP terus menjadi solusi pembiayaan perumahan, selama itu likuiditas perbankan akan terus bergantung pada anggaran pemerintah.
Baca lebih lajut »
BTN Dorong KPR Subsidi untuk Sektor InformalPemerintah mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang bergerak di sektor informal. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menggencarkan skema Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memudahkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BTN bertekad untuk menaikkan penyaluran FLPP hingga 20% ke depannya, termasuk untuk driver ojek online.
Baca lebih lajut »
Bank BTN Siapkan Skema KPR Subsidi untuk Pekerja Sektor InformalDirektur Utama Bank BTN, Nixon P Napitupulu, menyatakan kesiapan bank untuk membantu pekerja sektor informal dalam mendapatkan KPR subsidi. Nixon menjelaskan bahwa bank kesulitan menilai dokumen keuangan pekerja informal sehingga Bank BTN akan mengandalkan alternatif verifikasi seperti track record tabungan dan potongan harian supir ojek online.
Baca lebih lajut »
Bos BTN Ungkap 30 Persen Akad KPR Batal karena PinjolDirektur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa lebih dari 30 persen akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) gagal karena pinjaman online (pinjol). 'Sudah lebih dari 30 persen penjualan rumah batal gara-gara SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)-nya jelek,' ujar Nixon saat mendampingi Menteri. Hal serupa juga dikeluhkan oleh Ketua Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andre Bangsawan. Pinjol menjadi masalah besar yang menghambat penjualan perumahan. Padahal sejatinya, uang yang dipinjam oleh masyarakat terbilang kecil, namun mereka terlilit bunga yang diberikan oleh pinjol.
Baca lebih lajut »
BTN Facilitate KPR Subsidy Access for Informal Sector WorkersBank Tabungan Negara (BTN) is working on a scheme to facilitate access to subsidized KPR (People's Housing Credit) with FLPP (Liquid Asset Facility for Housing Finance) for informal sector workers, including ojek online (ojol) drivers and barbers. Previously, obtaining KPR was a challenge for informal workers due to the lack of fixed income documented in their records. BTN is now considering historical savings records of 3-6 months to assess their eligibility. They also plan to collaborate with ojol application providers to track earnings and savings for drivers. For barbers, BTN is exploring data collected by guilds to assess their financial history.
Baca lebih lajut »