Sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi menilai langkah Jokowi menerbitkan Perpu Cipta Kerja menjadi preseden buruk hingga melanggar prinsip negara hukum.
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi satu suara menentang tindakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Mereka menilai langkah Jokowi ini menjadi preseden buruk hingga melanggar prinsip negara hukum.Sebelumnya pada 25 November 2021, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat secara formil.
Waktu dua tahun yang diberikan MK, kata dia, seharusnya cukup bagi pemerintah untuk menyelesaikan perbaikan proses pembentukan UU.'Perpu ini menjadi preseden buruk bagi praktik ketatanegaraan kita,' kata Hamdan. Karena nanti presiden setiap saat bisa mengeluarkan Perpu dalam merespon putusan MK. Apalagi, kata dia, Perpu yang memulihkan status inkonstitusional dari suatu UU yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pro Kontra Perpu Cipta Kerja, Apa Syarat Presiden Mengeluarkan Perpu?Ada tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk mengeluarkan Perpu. Apa saja?
Baca lebih lajut »
Kritik Perpu Cipta Kerja, AHY: Hukum bukan untuk Kepentingan Elit PolitikAHY menegaskan bahwa keluarnya Perppu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif. Korbannya ialah demokrasi.
Baca lebih lajut »
Cuti Panjang Dihapus, Anggota DPR Sebut Perpu Cipta Kerja Tidak Berpihak kepada PekerjaPolitikus Partai Demokrat Lucy Kurniasari mengatakan, Perpu Cipta Kerja menghilangkan cuti panjang dan atur libur sehari saja.
Baca lebih lajut »
Perpu Cipta Kerja Disebut Buka Peluang Pemakzulan, Anggota DPR: Tidak AkanPolitikus Partai Demokrat Santoso mengatakan pemakzulan terhadap Jokowi tak bisa terjadi karena Perpu Cipta Kerja. Koalisi gemuk dukung Jokowi.
Baca lebih lajut »
Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik KetatanegaraanEks Ketua MK Hamdan Zoelva turut mengkritik dalih 'kegentingan memaksa' yang digunakan Jokowi untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Mantan Komisioner KPK Anggap Perpu Cipta Kerja Wujud Perilaku Koruptif KekuasaanEks Komisioner KPK Bambang Widjojanto menilai penerbitan Perpu Cipta Kerja semakin menegaskan wajah otoritarianisme penguasa, termasuk perilaku koruptif.
Baca lebih lajut »