p|Sejumlah kalangan mengkritik revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara. Mengancam lingkungan dan hak masyarakat. /p|
BADAN Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat tiba-tiba membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba. Baleg menyepakati hasil pembahasan revisi UU Minerba menjadi usulan DPR. Rapat pleno Baleg DPR itu dilaksanakan pada Senin malam, 20 Januari 2025. Rapatnya tertutup dan digelar pada masa reses.
Pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. Sedangkan Pasal 1 ayat 12 menyebutkan masa sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan, terutama di dalam gedung DPR. Pada Rabu, 22 Januari 2025, Baleg menggelar rapat dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama , Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kuota Haji Furoda Dituntut Ditata Lewat Revisi Undang-UndangMeningkatnya minat jemaah untuk melakukan ibadah haji furoda memicu mahalnya biaya dan ketidakjelasan batasan kuota. Komisi VIII DPR menegaskan akan mendorong aturan kuota haji furoda melalui revisi undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Saat ini, kuota haji furoda diatur oleh pihak swasta, bukan pemerintah.
Baca lebih lajut »
Mengenal Istilah Haji Furoda, Jenis Haji yang Ingin DPR Atur Batas Biaya dalam Revisi Undang-UndangRencana Komisi VIII DPR untuk mengatur batas harga tertinggi dari program haji furoda melalui revisi undang-undang haji. Apa itu haji furoda?
Baca lebih lajut »
Putusan MK Harus Jadi Pedoman Revisi UU PemiluRevisi undang-undang yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi mengundang penolakan dan digugat ke MK.
Baca lebih lajut »
Trump Minta Mahkamah Agung Tinjau Undang-undang Pelarangan TikTokPresiden terpilih Donald Trump meminta Mahkamah Agung untuk meninjau kembali undang-undang yang memerintahkan ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk menjual platform tersebut atau menghadapi pelarangan total di AS.
Baca lebih lajut »
Trump Minta Penundaan Undang-Undang Larangan TikTokPresiden terpilih AS, Donald Trump, memohon penundaan sementara undang-undang yang melarang TikTok di AS. Ia ingin waktu untuk mencari solusi politik. TikTok dan ByteDance terus berjuang untuk tetap beroperasi di AS.
Baca lebih lajut »
Jumlah Putusan Pengujian Undang-undang di MK 2024 Catat Rekor TertinggiKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyampaikan bahwa jumlah putusan pengujian undang-undang di tahun 2024 merupakan yang terbanyak dalam setahun. MK menangani 240 perkara dengan 158 putusan, dan 88 undang-undang diuji sepanjang 2024. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (pilkada) paling sering diuji sebanyak 35 kali.
Baca lebih lajut »