Aliansi Aksi Sejuta Buruh berkomitmen mencabut Perpu Cipta Kerja, bahkan mencabut Omnibus Law untuk memastikan kesejahteraan buruh.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Muh Jumhur Hidayat mengatakan pihaknya tidak akan diam dengan pengesahan beleid tersebut. 'Kita ingin menunjukkan sebenarnya pada anggota kita yang berjuta-juta di seluruh Indonesia bahwa pimpinan kalian itu tidak berdiam diri.
Menurutnya, ranah legislatif dalam membuat Undang-Undang sudah diterabas oleh eksekutif dengan membuat Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.'Jadi, kita tidak diam, kita berjuang. Ini yang datang hanya Ketua-Ketua Umum, bukan aksi massa. Jadi kita dalam rangkaian itu. Mudah-mudahan nanti kita akan aksi,' ujar Jumhur.Lebih lanjut, ia menjelaskan tuntutan Aliansi Aksi Sejuta Buruh adalah supaya Perpu Cipta Kerja bisa dicabut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pro Kontra Perpu Cipta Kerja, Apa Syarat Presiden Mengeluarkan Perpu?Ada tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk mengeluarkan Perpu. Apa saja?
Baca lebih lajut »
Menaker: Perpu Cipta Kerja Lindungi Pekerja dari DinamikaMenteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut Perpu Cipta kerja melindungi tenaga kerja dan dunia usaha
Baca lebih lajut »
Perpu Cipta Kerja, Mahfud Md: Kalau Tak Jadi Menteri Saya Ikut KritikMahfud MD menyebut hal yang bisa diperdebatkan dari Perpu Cipta Kerja adalah isinya, bukan prosedur penerbitannya.
Baca lebih lajut »
Tolak Perpu Cipta Kerja, KSPSI Bakal Lakukan Aksi Sejuta Buruh Bulan IniKonfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan melakukan aksi bersama Aliansi Aksi Sejuta Buruh untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Simak Penjelasan Utuh Mahfud MD Soal Perpu Cipta Kerja JokowiMenurut dia, ada hak subjektif presiden dalam hukum tata negara Indonesia untuk alasan kegentingan.
Baca lebih lajut »
Deretan Poin Perpu Cipta Kerja Disorot, dari Aturan Outsourcing, PKWT, hingga Perhitungan UpahPerpu Cipta Kerja yang telah ditandatangani Jokowi telah menuai pro kontra di dalam negeri. Apa saja yang disoroti khususnya
Baca lebih lajut »