Satpol PP Tunggu Revisi Pergub Terapkan Sanksi Progresif. Sanksi progresif belum terfasilitasi dalam aturan PSBB Transisi yang ada saat ini yaitu Pergub No 51 tahun 2020.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan ingin memperketat pengawasan dan pengendalian protokol kesehatan selama masa perpanjangan ketiga PSBB Transisi dengan menerapkan sanksi progresif.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menyebut Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang membahas payung hukum baru untuk mengakomodir sanksi progresif tersebut. Akibat masih belum adanya payung hukum yang mengatur sanksi progresif, Arifin mengatakan pihaknya masih melakukan penindakan dan memberikan sanksi sesuai dengan Pergub 51/2020.Di sisi lain, sembari membahas mengenai payung hukum baru, pihaknya terus melakukan pengawasan dan evaluasi mengenai kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Belum Ada Instrumen Sanksi bagi Hakim(Saat ini) hanya perma. Sosialisasi kepada seluruh hakim saja belum
Baca lebih lajut »
Ganjil Genap Kembali Diterapkan, Sanksi Tilang Ditiadakan di 3 Hari PertamaDirlantas Polda Metro tidak akan menerapkan sanksi tilang pada tiga hari pertama penerapan kembali sistem Ganjil Genap di 25 ruas jalan Ibu Kota. ganjilgenap
Baca lebih lajut »
Klarifikasi Keluarga Predator Fetish Pocong dan Sanksi yang MengancamKasus predator fetish kain jarik terus berlanjut. Kali ini Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga (Unair) melakukan klarifikasi terhadap keluarga Gilang. Apa hasilnya? Unair Fetish
Baca lebih lajut »
161 Pengendara Kena Sanksi Aturan Ganjil Genap |Republika OnlinePengendara tidak tahu aturan ganjil genap diberlakukan kembali
Baca lebih lajut »
Legenda Munchen Minta FFP Diperketat Usai City Lolos Sanksi |Republika OnlineManchester City lolos dari sanksi larangan bermain dua tahun di Eropa dari UEFA.
Baca lebih lajut »
Kabupaten/Kota di Kalsel Beri Sanksi Pelanggar Protokol KesehatanSanksi diberikan kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan berupa sanksi adminitratif teguran tertulis, pembinaan fisik terukur, kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum hingga denda minimal Rp100-250 ribu.
Baca lebih lajut »