Sanksi Menteri Tak Bermasker, Antara Parpol atau Publik

Presiden Jokowi dinilai menghadapi dilema terkait sanksi menteri tak bermasker: berhadapan dengan parpol atau kehilangan kepercayaan publik.

. Pasalnya, ia dinilai sangat menjaga dukungan partai politik yang jadi asal sebagian menterinya. Meskipun, ada risiko kepercayaan publik turun.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

CNN Indonesia /  🏆 27. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ada Inpres, Menteri Tak Bermasker Dinilai Mesti Diberi SanksiSejumlah menteri dinilai layak untuk ditegur hingga diberi sanksi karena diduga melanggar Inpres terkait protokol kesehatan dengan tak memakai masker.
Baca lebih lajut »

Ini 3 Opsi Sanksi yang Mengancam Firli Bahuri Gegara Naik Heli MewahDewan Pengawas (Dewas) KPK segera menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. KPK FirliBahuri
Baca lebih lajut »

Polri: Sanksi Paling Berat bagi Pelanggar Protokol Kesehatan adalah Kerja SosialUpaya pendisiplinan terhadap masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan terkait penanganan Covid-19 akan dilakukan dengan hati-hati.
Baca lebih lajut »

ICW Serukan Dewan Pengawas KPK Jatuhkan SanksiIndonesia Corruption Watch (ICW) menyerukan Dewan Pengawas berani menjatuhkan sanksi berat terhadap Ketua KPK Firli Bahuri karena dugaan pelanggaran yang dilakukan.
Baca lebih lajut »

Ini Sejumlah Lokasi Awal Penerapan Sanksi Protokol Kesehatan di BantenDenda apabila melanggar protokol kesehatan di Banten.
Baca lebih lajut »