Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap, aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pungutan liar (pungli) ...
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Rabu . ANTARA/Sinta Ambar
Itu harus ditindak tegas karena parekraf itu adalah zona integritas. Parekraf ini bisa maju kalau ada kepercayaan kepada para pelakunya oleh para wisatawan Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap, aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pungutan liar terhadap wisatawan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.“Itu harus ditindak tegas karena parekraf itu adalah zona integritas. Parekraf ini bisa maju kalau ada kepercayaan kepada para pelakunya oleh para wisatawan,” ujar Sandiaga saat ditemui di Jakarta, Rabu.
"Setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, oknum masyarakat meminta Rp100 ribu hingga Rp1 juta per kapal. Di wilayah Wayak sendiri, minimal ada 50 kapal yang datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun," kata Dian.Dia menilai, pungutan liar berupa pembayaran tanah yang ditagih oknum masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau, serta ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Temukan Kebocoran Rp18,25 M Akibat Pungli di Raja AmpatCegah kebocoran kas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) memberantas pungutan liar (Pungli) dan
Baca lebih lajut »
KPK endus pungli miliaran kepada wisatawan hotel di Raja AmpatKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya perilaku pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum masyarakat kepada wisatawan hotel di Kabupaten Raja ...
Baca lebih lajut »
Saat KPK Menemukan Persoalan Tata Kelola di Raja AmpatKPK meminta ada perbaikan pariwisata Raja Ampat, seperti melakukan audit, pencocokan data, dan transparansi.
Baca lebih lajut »
When the KPK Discovered Governance Problems in Raja AmpatThe Corruption Eradication Committee (KPK) asked for improvements to Raja Ampat tourism, such as conducting audits, data matching and transparency.
Baca lebih lajut »
Ungkap Pungli di Raja Ampat, KPK Minta Pengelolaan Surga Indonesia Itu Diserahkan ke Pemerintah PusatSaat melakukan pendampingan Pemkab Raja Ampat ke Pelabuhan Waisai pada Sabtu (6/7), KPK menemukan banyak kekurangan di area pelabuhan.
Baca lebih lajut »
Pungli Wisata di Raja Ampat Sentuh Rp18,25 M per TahunKOMISI Pemberantasan Korupsi KPK mengendus adanya pungutan liar pungli dalam kedatangan kapal wisatawan di Raja Ampat Papua Barat
Baca lebih lajut »