BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama masih mematangkan pelaksanaan program sertifikasi halal yang dijadwalkan berlaku mulai 17 Oktober 2019
"Kita masih menyusun Peraturan Menteri Agama terkait pelaksanaan UU JPH dan PP Nomor 31 tersebut," kata Kepala BPJPH, Sukoso, di Jakarta, kemarin.
BPJPH telah melatih 200 lebih auditor halal dari kalangan kampus dan menandantangani kerja sama dengan 50 perguruan tinggi untuk mempersiapkan SDM bagi Lembaga Pemeriksa Halal dan Halal Center. Ia pun mengingatkan produsen yang telah memiliki sertifikasi halal dari LPPOM MUI agar mendaftarkan ke BPJPH.
"Bagi yang tengah mengurus sertifikasi di LPPOM MUI tetap dilanjutkan sampai sertifikat didapat, kemudian hasilnya didaftarkan ke BPJPH," imbuhnya. Jika masa berlaku sertifikasi halal LPPOM MUI telah habis, produsen diimbau mengajukan sertifikasi halal per 17 Oktober 2019 melalui BPJPH secara daring.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPJPH Tengah Siapkan Sistem Implementasi Sertifikat HalalProduk makanan dan minuman wajib miliki sertifikasi halal.
Baca lebih lajut »
SDM BPJPH Dinilai Minim Pengetahuan Soal Sertifikasi HalalIndustri makanan minuman menjadi yang pertama dikenakan kewajiban sertifikasi halal.
Baca lebih lajut »
IHW: Negara Wajib Subsidi Biaya Sertifikasi Halal Bagi UMKMHingga kini pemerintah juga belum menentukan tarif pembuatan sertifikasi halal.
Baca lebih lajut »
Gapmmi: 1,6 Juta Pelaku Usaha Mamin Belum Sertifikasi HalalSeluruh pelaku usaha sudah harus disertifikasi pada 2024.
Baca lebih lajut »
SDM BPJPH Dinilai Minim Pengetahuan Soal Sertifikasi HalalIndustri makanan minuman menjadi yang pertama dikenakan kewajiban sertifikasi halal.
Baca lebih lajut »
BPJPH Tengah Siapkan Sistem Implementasi Sertifikat HalalProduk makanan dan minuman wajib miliki sertifikasi halal.
Baca lebih lajut »