KPK harus memastikan duit rakyat dimanfaatkan dengan semestinya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi dengan ketat penggunaan anggaran program Kartu Prakerja. Pasalnya, program tersebut dinilai memiliki anggaran yang besar, yakni 5,6 triliun untuk penyediaan pelatihan. “Ini jumlah anggarannya besar sekali. Tidak main-main. Makanya, KPK harus dengan tegas mengawasi penggunaan anggaran Kartu Prakerja.
“Selain itu kan memang sudah kita ketahui semua bahwa penunjukan vendor Kartu Prakerja ini dilakukan tanpa tender, nah coba diselidiki, apakah prosedur itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Karena setelah saya baca-baca lagi kok, ada vendor yang baru berdiri tahun ini, ada yang namanya baru kita dengar,” ujar dia.
Karenanya, ia meminta, KPK untuk membentuk tim khusus yang berfokus pada pengawasan atas anggaran sebesar Rp. 5,6 triliun tadi."Ini duit rakyat banyak sekali di sini, jadi pemerintah wajib menggunakannya dengan efektif, transparan serta akuntabel. KPK wajib mengawasi” sambungnya
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ahmad Sahroni Minta KPK Awasi Anggaran Rp5,6 Triliun Kartu PrakerjaJutaan pekerja yang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan saat pandemi virus Corona (COVID-19) ini menjadi alasan...
Baca lebih lajut »
Fraksi-Fraksi di DPR Minta KPK Awasi dan Usut Kartu Prakerja |Republika OnlineAnggota Fraksi PKB mempertanyakan indikator kelulusan kartu prakerja yang tak jelas.
Baca lebih lajut »
KPK Awasi Dana Bansos Saat Corona, Minta Data Transparan untuk Publik'Bansos kita awasi, penganggaran kita awasi, bantuan pihak ketiga juga kita awasi,' kata Ketua KPK Firli Bahuri. KPK Bansos
Baca lebih lajut »
Komisi III: KPK Harus Berperan Aktif Awasi Anggaran Covid-19 | Republika OnlineAnggaran penangangan Covid-19 oleh Pemerintah mencapai Rp 405 triliun
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi III Herman Herry Harap KPK Berperan Aktif Awasi Anggaran Covid-19Ketua Komisi III DPR Herman Herry berharap KPK dapat berperan aktif dalam pengawasan anggaran penanganan pandemi Covid-19. Sebab nilainya besar Rp 405 triliun.
Baca lebih lajut »
Komisi III Dorong KPK Aktif Awasi Anggaran Penanganan Corona |Republika OnlineKPK jangan hanya menindak setelah terjadi kesalahan penggunaan anggaran.
Baca lebih lajut »