RUU PKS Diusulkan Ganti Nama, Tanpa Kata Penghapusan

Tim Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sabari Barus, mengusulkan agar kata penghapusan dalam judul RUU PKS dihilangkan.

Sabari berkata, ada lima jenis TPKS yang diatur dalam RUU TPKS nantinya, yakni pelecehan seksual, pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, dan TPKS yang disertai perbuatan pidana lain."RUU ini nantinya menggunakan perspektif korban dalam penindakan hukum," imbuhnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

CNN Indonesia /  🏆 27. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

RUU PKS diusulkan jadi RUU Tindak Pidana Kekerasan SeksualTim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan pengubahan nama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi RUU Tindak ...
Baca lebih lajut »

Baleg DPR RI gelar rapat pleno penyusunan RUU PKSWilly jelaskan rapat legislasi dengan agenda mendengarkan pemaparan tim ahli atas hasil penyusunan draf awal setelah dilakukan 5 kali rapat dengar pendapat umum. RUUPKS
Baca lebih lajut »

PPATK: Presiden Setuju RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2021Baleg DPR menyatakan RUU Perampasan Aset termasuk di antara lima RUU yang akan diusulkan pemerintah untuk masuk Prolegnas 2021. UU Perampasan Aset, penting dalam pengejaran aset terkait kasus BLBI. Polhuk AdadiKompas dianvictory iqbalbasyari
Baca lebih lajut »

Jadi Oposisi Mini Bersama PKS, Demokrat Belum Tertarik Bahas Koalisi 2024Demokrat belum ada agenda pertemuan antara dengan PKS setelah berlabuhnya PAN ke koalisi pemerintahan. Tinggal Partai Demokrat dan PKS yang menjadi parpol oposisi...
Baca lebih lajut »

Senat AS Upayakan RUU Reformasi Utang MahasiswaSebuah RUU bipartisan baru yang disponsori oleh dua Senator AS berupaya mereformasi undang-undang kebangkrutan akibat menanggung utang mahasiswa yang disahkan Kongres beberapa dekade lalu.
Baca lebih lajut »

PKS Minta Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Sebagai Syarat Perjalanan Dicabut - Tribunnews.comSigit Sosiantomo meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membatalkan pemakaian aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan.
Baca lebih lajut »