Jadi Oposisi Mini Bersama PKS, Demokrat Belum Tertarik Bahas Koalisi 2024 Sindonews BukanBeritaBiasa .
JAKARTA - Tinggal Partai Demokrat dan PKS yang menjadi parpol oposisi setelah Partai Amanat Nasional memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pemerintah. Meskipun demikian Demokrat merasa belum tertarik untuk membahas konsolidasi koalisi bersama dengan PKS, apalagi terkait dengan Pemilu Presiden 2024.
“Iya, jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa Partai Demokrat saat ini belum tertarik untuk membicarakan soal koalisi, bagaimana soal 2024,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah, Anwar Hafid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin . Karena, kata anggota Komisi II DPR ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa partainya akan fokus membantu pemerintah dalam menyelamatkan bangsa dari pandemi Covid-19.“Ketum AHY selalu mengatakan hari ini Partai Demokrat konsen membantu pemerintah menyelamatkan bangsa dan negara dari pandemi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Anwar melanjutkan, belum ada agenda pertemuan antara Partai Demokrat dengan PKS. Karena, AHY selalu mengingatkan bahwa Demokrat jangan sampai terpengaruh dengan riak-riak politik apapun. “Ketum AHY selalu menyampaikan kepada kami jangan terpengaruh dengan riak-riak politik apapun, tapi kita fokus hari ini membantu pemerintah untuk mengatasi pandemi,” tandas Anwar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
M Arifin Wafat, Achmad Yani Jadi Ketua Fraksi PKS DPRD DKIAchmad Yani ditunjuk menjadi Ketua baru Fraksi PKS di DPRD DKI gantikan jabatan yang ditinggalkan Moch Arifin karena wafat beberapa waktu lalu.
Baca lebih lajut »
RUU PKS diusulkan jadi RUU Tindak Pidana Kekerasan SeksualTim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan pengubahan nama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi RUU Tindak ...
Baca lebih lajut »
Presiden PKS Tolak Amandemen UUD 1945 Jika untuk Ubah Masa Jabatan PresidenPresiden PKS Ahmad Syaikhu menilai amandemen UUD 1945 ibarat membuka kotak pandora atau membuka kesempatan untuk mengamandemen aturan selain PPHN.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR RI gelar rapat pleno penyusunan RUU PKSWilly jelaskan rapat legislasi dengan agenda mendengarkan pemaparan tim ahli atas hasil penyusunan draf awal setelah dilakukan 5 kali rapat dengar pendapat umum. RUUPKS
Baca lebih lajut »
'Teror' Kapal China di Natuna Usik Eksplorasi Migas, PKS Minta Pemerintah TegasTerjadi gangguan pengeboran Harbour Energy di Blok Tuna oleh kapal berbendera China, PKS minta pemerintah bertindak tegas. KapalChina
Baca lebih lajut »
Jokowi Panen Pujian Ketum Koalisi, PKS Pilih Kritisi Utang-Penanganan COVIDPresiden Jokowi dipuja-puji para ketua umum partai politik koalisi pemerintah. PKS justru bicara sebaliknya.
Baca lebih lajut »