Kementerian PPPA terus mendorong upaya pengesahan RUU PKS sebagai payung hukum komprehensif yang melindungi hak dan keadilan korban kekerasan seksual.
INFO NASIONAL - Rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS yang diusulkan pemerintah sejak 2016 resmi didepak dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Berbagai alasan dikemukakan DPR RI, mulai dari “kerumitan pembahasan” hingga menunggu pengesahan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Namun, bersamaan dengan itu kenyataannya angka kekerasan seksual di Indonesia masih begitu memprihatinkan.
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, mengatakan RUU PKS menjadi pengisi jurang kekosongan kepastian hukum bagi pencegahan dan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual, serta pemulihan dan pemenuhan keadilan hak-hak korban. Urgensi lainnya adalah isu moralitas di masyarakat dan kultur sistem hukum berbingkai kesusilaan, serta masih tingginya kasus dalam rumah tangga dan komunitas.“Ada persoalan mendasar. Kekerasan seksual dibingkai dalam persoalan moral.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Korban Gilang Fetish Jarik Berharap RUU PKS Segera DisahkanKorban mengaku pasrah Gilang fetish kain jarik hanya dijerat UU ITE, tidak kena jerat pasal asusila.
Baca lebih lajut »
Urgensi RUU PKS di Tengah Marak Kasus Pelecehan SeksualKPAI menilai sudah saatnya pemerintah dan DPR lekas membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Baca lebih lajut »
Aliansi Masyarakat Adat Desak RUU Masyarakat Adat Disahkan |Republika OnlineKawasan adat merupakan aset yang harus dijaga dari ancaman korporasi dan lainnya.
Baca lebih lajut »
RUU Ciptaker Harus Kuatkan Perlindungan LingkunganUntuk itu, RUU Ciptaker harus mampu mendorong pembangunan yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial.
Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja diharapkan tidak kembalikan era sentralistikWakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto mengatakan harapannya agar RUU Cipta Kerja tidak mengembalikan mekanisme ...
Baca lebih lajut »
Bagian Dari Negara, Pengesahan RUU Masyarakat Adat MendesakDevi menjelaskan RUU Masyarakat Hukum Adat apabila sudah disahkan membantu negara untuk menunaikan mandat konstitusi dengan memenuhi hak-hak masyarakat adat.
Baca lebih lajut »