Dalam pembahasa RUU Otsus Papua, pemerintah berpijak pada prinsip-prinsip untuk melindungi dan menjunjung harkat dan martabat orang asli Papua.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan sambutan perwakilan Pemerintah dalam rapat paripurna membahas RUU Otsus Papua yang digelar di Jakarta, Kamis, 15 Juni 2021. - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua resmi disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna di DPR, Kamis .
Salah satu contoh yang perlu perbaikan, yaitu menyangkut pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk itu, perlu diambil kebijakan strategis di antaranya dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Mendagri menjabarkan, sesuai dengan Surat Presiden terkait pengajuan Rancangan Undang-Undang ini, Pemerintah mengajukan perubahan hanya pada 3 pasal yaitu Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 34 tentang Keuangan, dan Pasal 76 tentang Pemekaran Daerah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU Otsus Papua Disahkan DPR Hari IniDewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (RUU Otsus) Papua dalam Rapat Paripurna DPR pada hari ini, Kamis (15/7)
Baca lebih lajut »
DPR gelar Paripurna ambil keputusan RUU Otsus PapuaKetua DPR RI Puan Maharani akan memimpin Rapat Paripurna DPR pada Kamis (15/7) dengan salah satu agendanya pengambilan keputusan terhadap RUU tentang ...
Baca lebih lajut »
DPR Sahkan RUU Otsus Papua Jadi UURancangan Undang-undang (RUU) tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua resmi disahkan DPR menjadi UU.
Baca lebih lajut »
UU Baru Disahkan, Dana Otsus Papua Naik 2,25%Peningkatan dana otsus Papua tersebut nantinya akan diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat. Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun menyebutkan...
Baca lebih lajut »
Disahkan DPR, Berikut 7 Poin Penting Perubahan Kedua UU Otsus PapuaKomarudin Watubun mengungkapkan tujuh hal penting yang diubah dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tersebut.
Baca lebih lajut »