Sekjen ESDM menyatakan pemerintah masih fokus dan prioritaskan RUU Omnibus Law
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ditengah merosotnya investasi migas perlu adanya payung hukum yaitu Revisi UU Migas untuk meyakinkan investor kembali meningkatkan investasi. Sayangnya, RUU Migas belum menjadi prioritas pemerintah. Sekertaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial mengaku saat ini pemerintah belum mengurus RUU Migas. Ego mengaku saat ini masih menerima dan menampung masukan dari para pelaku migas perihal undang undang ini.
Ego menjelaskan meski belum melakukan invetarisir masalah, namun pemerintah bersemangat agar RUU Migas ini bisa menjadi tombak utama kejayaan migas kembali. Ego menjelaskan posisi pemerintah ingin di dalam RUU Migas ini bisa mendorong agresifitas eksplorasi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pertamina EP Tingkatkan Produksi di 4 Sumur MigasPT Pertamina EP berhasil meningkatkan produksi minyak dan gas (migas) melalui 4 sumur pengembangan
Baca lebih lajut »
53 Pekerja Perusahaan Migas di Anambas Tertular Covid-19Gugus Tugas Covid-19 selalu berkomunikasi dengan perusahaan migas soal perkembangan terbaru di Matak dan offshore.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Mulai Genjot Lapangan Migas |em|Nganggur|/em| |Republika OnlineDirjen Minyak dan Gas Bumi menyebut ada 78 cekungan berpotensi menjadi lapangan migas
Baca lebih lajut »
Penjelasan Terbaru Wakil Ketua DPR Terkait RUU Omnibus Law Cipta KerjaDPR bersama 16 perwakilan serikat pekerja telah menghasilkan beberapa poin kesepakatan terkait klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. DPRRI
Baca lebih lajut »
Akademisi UI Uraikan Dampak Positif RUU Cipta KerjaTeddy mengaku heran jika ada yang menolak RUU Cipta Kerja. Menurutnya, serikat buruh juga tidak menolak semua isi dari RUU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
PKS Minta Pasal Sanksi Bagi Pesantren Tak Berizin Dicabut dari RUU CiptakerPartai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pasal terkait sanksi bagi penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa perizinan...
Baca lebih lajut »