Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pasal terkait sanksi bagi penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa perizinan...
meminta pasal terkait sanksi bagi penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa perizinan dicabut dalam Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja . PKS tidak setuju jika pemilik pondok pesantren tak berizin terancam pidana sepuluh tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp1 miliar seperti yang tercantum dalam pasal 71 draf RUU Ciptaker tersebut.
Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengungkapkan pasal itu merupakan draf RUU Ciptaker dari pemerintah. Sejauh ini, kata dia, yang terkait pendidikan itu belum dibahas."Tetapi PKS sudah memastikan terkait itu, PKS meminta supaya pasal itu dicabut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Politikus PKS: Alhamdulillah Pemerintah Mendengar Keluhan PKS, Meski TerlambatPemerintah dinilai mendengarkan aspirasi PKS terkait bantuan kuota internet untuk proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). politikusPKS
Baca lebih lajut »
PKS: Stop Impor TKA, Sudah Waktunya Berdayakan Insinyur Dalam NegeriSejumlah tenaga kerja Indonesia yang turut andil dalam penemuan cadangan gas alam terbesar di sumur Tuna-1 di Laut Hitam,...
Baca lebih lajut »
Soal Vaksin COVID-19, Sukamta PKS Menilai Pemerintah Terburu-buruPolitikus PKS menilai pemerintah terburu-buru menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac, begini alsannya. vaksincovid-19
Baca lebih lajut »
Fraksi PKS DPR Ajak Generasi Bangsa Gaungkan Semangat ProklamasiFraksi PKS DPR RI mengumumkan pemenang Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Bung Karno, pada Kamis (27/8/2020). DPRRI
Baca lebih lajut »
PKS Sebut Usul Anies Sepeda Masuk Jalan Tol MembahayakanBersepeda di jalan tol dinilai sangat berbahaya karena terpaan angin yang kencang dan membuat pesepeda kehilangan keseimbangan.
Baca lebih lajut »
Indonesia Pesan Bulk Vaksin Covid-19 dari Sinovac, PKS: Tidak BerdaulatPartai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik pembelian bulk atau konsentrat ready to fill (RTF) vaksin virus corona (Covid-19)...
Baca lebih lajut »