PERAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dinilai akan besar bagi sektor kesehatan untuk masyarakat, pelayanan, maupun tenaga kesehatan
"RUU kesehatan ini saya menyebutnya bukan lagi transformasi kesehatan melainkan reformasi kesehatan Indonesia. Sehingga dibutuhkan undang-undang yang baru bukan sekedar aturan turunan saja," kata praktisi kesehatan masyarakat Ngabila Salama dalam diskusi daring, Sabtu .
Enam pilar tersebut yakni pertama yakni layanan primer, banyak sekali penyakit seperti stunting, penyakit tidak menular, imunisasi, TBC, hingga kematian ibu dan bayi."Lima isu itu harus ditarik ke layanan primer di antaranya melakukan pencegahan di posyandu prima. Adanya pengadaan pelayanan USG di puskesmas tidak hanya untuk anak-anak atau ibu hamil tetapi juga mencegah terjadinya kanker payudara," ujarnya.
Ketiga adalah pembiayaan kesehatan dari 2014 hingga 2022 baru merevisi tarif INA CBG's dan akan direvisi secara berkala 2 sampai 3 tahun sekali juga bagaimana proses perencanaan indikatornya dan outputnya dan yang paling penting masyarakat bisa berpikir paradigma sehat sehingga menekan pembiayaan kesehatan.
Kelima adalah SDM kesehatan ada tiga hasil utama dalam sektor ini yakni STR akan berlaku seumur hidup dan yang kedua adalah SIP yang rekomendasi dari organisasi profesi dan akan dibuat sistem transparan dari pemerintah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU Kesehatan Dinilai Akan Wujudkan Digitalisasi dan Inovasi Teknologi KesehatanHermawan Saputra menilai RUU Kesehatan yang sedang dibahas di DPR akan mempercepat proses digitalisasi dan inovasi teknologi dalam bidang kesehatan. - Halaman 1
Baca lebih lajut »
Liberisasi RUU Kesehatan, Ubah |em|Healthcare|/em| Jadi Health Industry |Republika OnlineRUU Kesehatan berpotensi jauhkan negara dari tanggung jawab menjamin kesehatan
Baca lebih lajut »
Tak Ada Aturan Pembatasan Iklan Rokok, Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Tunda Pengesahan RUU KesehatanSedikitnya 32 organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil meminta DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, khususnya isu pengendalian tembakau. Pasalnya di dalam RUU Kesehatan tak ada aturan soal pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
Baca lebih lajut »
Perumusan RUU Kesehatan Disebut Senyap, Koalisi Ini Minta Pengesahan DitundaPerumusan RUU Kesehatan disebut-sebut tempuh proses senyap sehingga pengesahannya didesak untuk ditunda.
Baca lebih lajut »
Bantah RUU Kesehatan Tanpa Partisipasi Publik, Kemenkes: Semua Kegiatan Diunggah di YoutubePublik dapat mengecek semua sosialisasi dan partisipasi publik RUU Kesehatan di laman Youtube Kemenkes RI.
Baca lebih lajut »
Kemenkes Tegaskan Tak Mengetahui Terkait Naskah Akademik RUU KesehatanKemenkes menegaskan tak tahu-menahu terkait polemik naskah akademik RUU Kesehatan.
Baca lebih lajut »