Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan kepada seluruh peserta sidang agar RUU DKJ dapat disetujui dan disahkan.
akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta menjadi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Meski UU DKJ telah disahkan, pemindahan ibu kota baru bisa dilakukan setelah peraturan pemerintah dan peraturan presiden serta keputusan presiden diterbitkan.RUU DKJSaat Rapat Paripurna DPR Ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan kepada semua peserta sidang agar RUU DKJ dapat disetujui dan disahkan sebagai undang-undang.
Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Ibu Kota Negara, Jakarta tetap sebagai ibu kota negara sampai dengan terbitnya keppres pemindahan IKN ke Nusantara. Namun, Baidowi tidak mengetahui detail kapan rencana pemindahan ibu kota tersebut. Saat ini, pembangunan masih berjalan di Ibu Kota Nusantara . ”Perpindahan ibu kota itu, kan, menunggu keputusan presiden, meskipun hari ini UU DKJ sudah berlaku,” ucap Baidowi.
Untuk itu, perkembangan Jakarta tidak bisa lepas dari wilayah sekitarnya sehingga dibutuhkan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan. Kawasan aglomerasi dan Dewan Aglomerasi diperlukan untuk menangani masalah bersama di Jakarta dan sekitarnya, seperti masalah banjir, transportasi, polusi, dan penanganan sampah.
”Tentang masa transisi adalah waktu perpindahan yang nantinya akan ditentukan presiden lewat produk aturan yang berada dalam otoritas presiden, baik perpres maupun keppres,” ujar Tito.UU DKJ yang disahkan tersebut terdiri 12 bab dan 73 pasal. Substansi yang termuat salah satunya proses pemilihan Gubernur DKJ tetap dipilih rakyat secara langsung melalui pemilihan kepala daerah serta Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh presiden.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU DKJ dan RUU Desa Disahkan di Rapat Paripurna DPR Hari IniRUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan RUU Desa disahkan di rapat paripurna DPR pada Kamis (28/3) ini.
Baca lebih lajut »
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan AglomerasiTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca lebih lajut »
Baleg DPR RI Targetkan RUU DKJ Disahkan 4 April Sebelum Idul FitriRANCANGAN Undang-undang RUU Daerah Khusus Jakarta DKJ ditargetkan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 4 April 2024 atau sebelum Idul Fitri
Baca lebih lajut »
Setelah RUU DKJ disahkan, perpindahan Ibu Kota masih butuh keppresPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kekhususan Jakarta (RUU DKJ) dalam proses pembahasan di DPR RI ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Sidang Paripurna untuk DisahkanSebanyak delapan fraksi menyetujui RUU DKJ dibawa ke Paripurna untuk disahkan. Sementara Fraksi PKS menolak RUU DKJ.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna untuk DisahkanRUU DKJ berisi 12 bab dan 72 pasal Pada saat pembahasan salah satu yang disepakati yakni gubernur dan wakil gubernur DKJ tetap dipilih melalui mekanisme pilkada
Baca lebih lajut »