Sebanyak delapan fraksi menyetujui RUU DKJ dibawa ke Paripurna untuk disahkan. Sementara Fraksi PKS menolak RUU DKJ.
Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang.
Para anggota baleg pun kompak menyatakan setuju, dan Supratman pun mengetuk palu tanda RUU DKJ setuju dibawa ketingkat II di sidang paripurna terdekat PSHK mendorong DPR dan Presiden tetap mengedepankan pembahasan dilakukan secara komprehensif dan akuntabel, dengan proses transparan dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Baleg DPR Targetkan RUU DKJ Dibawa ke Paripurna 4 April 2024DPR bersama pemerintah akan mengebut rapat pembasahan RUU DKJ setelah Jakarta kehilangan status DKI. Baleg DPR menargetkan, RUU tentang Daerah Khusus Jakarta itu bisa dibawa ke rapat paripurna pada 4 April 2024 mendatang.
Baca lebih lajut »
RUU DKJ Mulai Dibahas, Pemerintah Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih LangsungSoal mekanisme pengisian jabatan gubernur Jakarta di RUU DKJ masih akan dibahas oleh Panja DPR bersama pemerintah.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati Wilayah Aglomerasi Jabodetabekjur di RUU DKJPemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati cakupan wilayah Aglomerasi sebagaimana tertuang dalam Daftar
Baca lebih lajut »
Legislator Golkar: Pemerintah dan DPR Perlu Samakan Persepsi RUU DKJPemerintah perlu menyamakan persepsi dengan DPR perihal kekhususan Jakarta dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang saat ini
Baca lebih lajut »
GBK dan Monas Tetap Jadi Aset Pemerintah Pusat dalam RUU DKJPemerintah dan DPR sepakat menghapus ketentuan penyerahan aset pemerintah pusat ke pemerintahan provinsi Jakarta dalam RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca lebih lajut »
DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Jakarta Satu Putaran di RUU DKJDPR dan pemerintah tak ingin peristiwa Pilkada Jakarta 2017 terulang dengan pembelahan masyarakat yang tajam.
Baca lebih lajut »