GBK dan Monas Tetap Jadi Aset Pemerintah Pusat dalam RUU DKJ

Indonesia Berita Berita

GBK dan Monas Tetap Jadi Aset Pemerintah Pusat dalam RUU DKJ
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 VIVAcoid
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 90%

Pemerintah dan DPR sepakat menghapus ketentuan penyerahan aset pemerintah pusat ke pemerintahan provinsi Jakarta dalam RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

RI sepakat menghapus ketentuan penyerahan aset pemerintah pusat ke pemerintahan provinsi Jakarta dalam Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta sampai Monumen Nasional tetap menjadi milik pemerintah pusat, dan tidak diserahkan kepada pemerintah Jakarta.

Namun, kata Rionald, pemerintah DKI Jakarta dapat mengusulkan pemanfaatan barang milik negara tersebut kepada kementerian keuangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 RUU DKJ.

Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar. Sebab, Partai Kebangkitan Bangsa berhasil pecah telur pada kontestasi Pe Pengemudi mobil Mitsubishi Xpander yang menabrak showroom mobil mewah di kawasan PIK 2 hingga membuat mobil Porsche GT3 mengklaim siap bayar ganti rugi Rp 5,7 miliar.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

VIVAcoid /  🏆 3. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

RUU DKJ Mulai Dibahas, Pemerintah Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih LangsungRUU DKJ Mulai Dibahas, Pemerintah Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih LangsungSoal mekanisme pengisian jabatan gubernur Jakarta di RUU DKJ masih akan dibahas oleh Panja DPR bersama pemerintah.
Baca lebih lajut »

Legislatif DKI Minta Bentuk DPRD Tingkat II Dalam RUU DKJ: Jumlah Masyarakat Jakarta BesarLegislatif DKI Minta Bentuk DPRD Tingkat II Dalam RUU DKJ: Jumlah Masyarakat Jakarta BesarBerita Legislatif DKI Minta Bentuk DPRD Tingkat II Dalam RUU DKJ: Jumlah Masyarakat Jakarta Besar terbaru hari ini 2024-03-16 04:13:19 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati Wilayah Aglomerasi Jabodetabekjur di RUU DKJBaleg DPR dan Pemerintah Sepakati Wilayah Aglomerasi Jabodetabekjur di RUU DKJPemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati cakupan wilayah Aglomerasi sebagaimana tertuang dalam Daftar
Baca lebih lajut »

Legislator Golkar: Pemerintah dan DPR Perlu Samakan Persepsi RUU DKJLegislator Golkar: Pemerintah dan DPR Perlu Samakan Persepsi RUU DKJPemerintah perlu menyamakan persepsi dengan DPR perihal kekhususan Jakarta dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang saat ini
Baca lebih lajut »

DPRD DKI Jakarta Desak RUU DKJ Segera Rampung Lantaran Status Ibu Kota Tak JelasDPRD DKI Jakarta Desak RUU DKJ Segera Rampung Lantaran Status Ibu Kota Tak JelasBerita DPRD DKI Jakarta Desak RUU DKJ Segera Rampung Lantaran Status Ibu Kota Tak Jelas terbaru hari ini 2024-03-11 07:36:16 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Bandingkan dengan Yogyakarta, Pakar Usul RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Tak Lewat PilkadaBandingkan dengan Yogyakarta, Pakar Usul RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Tak Lewat PilkadaBerita Bandingkan dengan Yogyakarta, Pakar Usul RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Tak Lewat Pilkada terbaru hari ini 2024-03-12 20:42:01 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-19 04:52:53