Menurut Mahfud, pencarian jalan tengah lewat forum tripartit sudah selesai dengan hasil satu kesepakatan bulat. Rumusan omnibus law itu akan dibawa ke DPR untuk kembali diperdebatkan
KEINGINAN Presiden Jokowi menarik banyak investasi melalui RUU Cipta Kerja akan ditentukan lewat adu argumentasi antara pemerintah dan DPR. Rumusan dari pemerintah telah bulat dari pembahas antripartit.
Di pihak pemerintah tidak lagi terdapat perdebatan, kata Mahfud, sehingga proses pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilakukan bersama DPR. “Jadi, pemerintah mencatat itu sudah selesai perdebatan itu. Tinggal nanti bagaimana kita memperdebatkannya kembali di DPR. Apakah DPR setuju terhadap apa yang sudah dibicarakan oleh pemerintah dan disimpulkan oleh bersama serikat buruh,” imbuhnya.
“Kenyataannya mereka kemudian ingkar janji, melakukan pembohongan pub lik. Ini sangat memprihatinkan, menyakitkan,” ujar anggota tim Advokasi untuk Demokrasi Arif Mulana dalam diskusi virtual, kemarin.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mahfud: RUU Cipta Kerja Tinggal Diperdebatkan di DPRKEINGINAN Presiden Jokowi menarik banyak investasi melalui RUU Cipta Kerja akan ditentukan lewat adu argumentasi antara pemerintah dengan DPR. Sebab rumusan dari pemerintah telah bulat dari pembahasan tripartit.
Baca lebih lajut »
Dinilai Langgar Aturan dan Janji, DPR Disomasi Masa Aksi Penolakan RUU Cipta KerjaBahkan, salah satu pimpinan DPR menyatakan pembahasan di masa reses adalah melanggar aturan DPR.
Baca lebih lajut »
Handry Imansyah Beberkan Sisi Positif RUU Cipta KerjaMuhammad Handry Imansyah menyebutkan sisi positif dari RUU Cipta Kerja, salah satunya meningkatkan SDM. RUUCiptaKerja
Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja diharapkan tidak kembalikan era sentralistikWakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto mengatakan harapannya agar RUU Cipta Kerja tidak mengembalikan mekanisme ...
Baca lebih lajut »
Urgensi RUU PKS di Tengah Marak Kasus Pelecehan SeksualKPAI menilai sudah saatnya pemerintah dan DPR lekas membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Baca lebih lajut »
RUU Ciptaker Harus Kuatkan Perlindungan LingkunganUntuk itu, RUU Ciptaker harus mampu mendorong pembangunan yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial.
Baca lebih lajut »