Akademisi menilai tidak ada alasan menolak RUU Cipta Kerja.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen UIN Syarif Hidayatullah Iqbal Hasanuddin mengemukakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian. Salah satunya adalah untuk mengatasi pengangguran.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi menurun hingga mengalami kontraksi. Karena itulah, Iqbal menegaskan bahwa upaya pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperbaiki ekonomi Indonesia melalui RUU Cipta Kerja perlu diapresiasi dan didukung. Dukungan terhadap UMKM perlu dilakukan karena, menurut Iqbal, UMKM bergerak dalam sektor riil yang ada di masyarakat, yang bisa menjadi penopang ekonomi warga di tengah aktivitas ekspor-impor industri besar yang mandeg gara-gara faktor permintaan luar negeri yang menurun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kembali Kirim Anggota ke Panja RUU Cipta Kerja, Demokrat: Kami Siap Tempur!Fraksi Demokrat DPR menyatakan kembali siap tempur membahas omnibus law RUU Cipta Kerja bersama dengan Baleg DPR. Demokrat kembali kirim perwakilan ke Panja. OmnibusLaw PartaiDemokrat
Baca lebih lajut »
Fraksi Demokrat Kembali Masuk ke Panja RUU Cipta Kerja, Ini DalihnyaFraksi Partai Demokrat (FPD) DPR kembali masuk ke Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang omnibus law tentang Cipta...
Baca lebih lajut »
DPR Minta Buruh Tak Demo RUU Cipta Kerja, Ini Tanggapan Serikat Buruh'Ketika mengambil kebijakan itu jangan hanya berlaku untuk rakyatnya, tapi juga harus berlaku untuk dirinya sendiri, itu penting,' tegas Jumisih.
Baca lebih lajut »
Buruh akan Gelar Demo Tolak RUU Cipta Kerja Saat Hari Tani NasionalDalam demonstrasi nanti, elemen buruh akan menggandeng elemen lainnya. Mulai dari petani, aktivis perempuan, mahasiswa dan pelajar.
Baca lebih lajut »
Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh akan Gelar Demo Saat Hari Tani Nasional - Tribunnews.comElemen buruh akan kembali menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »