Tidak ada dalam konstitusi Indonesia seorang Presiden digulingkan karena menerbitkan Perppu.
Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi , Taufiequrachman Ruki mengaku kaget dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang menyebut adanya kemungkinan Presiden Joko Widodo digulingkan atau dimakzulkan jika menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang UU KPK hasil revisi. Ruki menegaskan tak ada dalam konstitusi Indonesia seorang Presiden digulingkan karena menerbitkan Perppu.
"Hak DPR cuman satu, ketika kewajiban pemerintah untuk menyerahkan Perppu itu kepada DPR, kemudian DPR hanya punya dua pilihan pada masa sidang berikutnya bersidang menerima atau menolak. Tidak ada mengusulkan ini, memperbaiki ini tidak ada. Harus menerima atau menolak ini. Kita bicara konstitusi," tegasnya.
Untuk itu, Ruki bersama sejumlah mantan pimpinan KPK dan para tokoh nasional mendorong Jokowi tidak ragu menerbitkan Perppu UU KPK hasil revisi. Perppu, kata Ruki merupakan satu-satunya jalan bagi Jokowi untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi dan Parpol Disebut Sepakat Tak Ada Perppu KPK, Kenapa Tak Diumumkan?Kabar bahwa Jokowi tak akan menerbitkan Perppu KPK justru datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nasional
Baca lebih lajut »
Isyarat Surya Paloh soal Jokowi dan Parpol Pendukung Tak Mau Perppu KPKMenurut Surya Paloh, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik pendukungnya sudah menyepakati bahwa perppu bukan opsi untuk polemik soal UU KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Jokowi dan Parpol Pendukung Disebut Sepakat Tak Terbitkan Perppu KPKSalah satu alasan tidak dikeluarkannya Perppu, yaitu UU KPK hasil revisi saat ini masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
Pakar: Tak Ada Pemakzulan, Perppu KPK Hak Konstitusional JokowiPresiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
Baca lebih lajut »
Jokowi Diminta Tak Goyah Terbitkan Perppu Cabut UU KPK yang BaruPresiden Jokowi masih mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK. Sikap Jokowi pun diminta untuk kembali kepada jatidiri. Simak selengkapnya di sini:
Baca lebih lajut »
3 Tokoh yang Tak Setuju Jokowi Terbitkan Perppu KPKPresdiden didesak menerbitkan Perppu KPK, sebagian mendukungnya, namun sebagian yang lain justru memiliki pendapat berbeda, misalnya Jusuf Kalla.
Baca lebih lajut »