Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
diminta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK. Kondisi saat ini dilihat juga sangat genting untuk mengeluarkan Perppu tersebut.
"Iya saya kalau lihat ini pada suatu dilematis mau ngasih Perppu bermasalah, kalau tidak ya ada tembok besar adalah respons negatif dari publik. Tetapi dalam konteks ini saya melihat Perppu lebih save , ya artinya terobosan secara konstitusional memang masih dimungkinkan dengan cara Perppu," ucap pakar hukum Universitas Sebelas Maret , Jamal Wiwoho kepada wartawan, Rabu .
"Kalau lihat Perppu bisa dilakukan apabila kegentingan memaksa maka presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah penganti UU. Nampaknya situasi seperti suasana atau kegentingan yang memaksa secara nasional," sambung dia.disebutnya merupakan hak konsitusional yang dimiliki Presiden. Tapi Jokowi diniliai dalam keadaan dilematis untuk mengeluarkan Perppu tersebut.
"Alasan Perppu secara konstitusional memang yang bisa dikeluarkan hak konstitusional di presiden. Memang ini dilema tapi boleh terlalu lama, kalau lama akan berkaitan kondisi nasional cukup banyak aksi-aksi, aksi lebih banyak ditujukan revisi UU KPK," ucap dia.Kini isu pemakzulan muncul di tengah Perppu yang sedang dipertimbangkan Jokowi, salah satunya dari mulut Ketum Partai NasDem Surya Paloh.
"Ini yang terjadi ternyata concern Senayan belum sama kan, artinya rekan-rekan DPR nampaknya belum sepedapat rencana adanya Perppu. Karena logikanya memang demikian, revisi UU KPK atas inisiatif DPR konteks begini logis kalau dia tidak setuju ada rencana Perppu. Kalau saya yakin tidak ada pemakzulan karena hak konstitusional," jelas dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Tunggu Kepastian antara Perppu atau UU KPKKPK saat ini hanya fokus pada pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
Baca lebih lajut »
Jokowi Pertimbangkan Perppu Cabut UU KPK, Kamu Setuju atau Tidak?Rentetan demo mahasiswa telah digelar untuk menolak UU KPK. Jokowi kemudian mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu guna mencabut UU KPK itu. Kamu setuju, detikers? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya! UUKPK PerppuUUKPK
Baca lebih lajut »
Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pukat: Harapannya Aksi Massa Berhenti'Harapannya Perppu KPK terbit, aksi massa akan berhenti,' kata Aktivis Pukat UGM Hifdzil Alim.
Baca lebih lajut »
Simpel, Ini Tahapan yang Perlu Dilakukan Jokowi untuk Keluarkan Perppu KPK'Saya khawatir Jokowi tidak aware dengan hal ini. Dia hanya dilaporkan hal-hal terkait KPK sering menyalahgunakan kekuasaan dan lain-lain,' tandas Refly.
Baca lebih lajut »
Pelajar WNI di Luar Negeri Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPKTak hanya di dalam negeri, mahasiswa Indonesia di negara lain, seperti Malaysia dan Belanda, juga mendesak Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu terkait UU KPK.
Baca lebih lajut »
Bertemu Jokowi, Ketum Parpol Koalisi Sarankan Perppu UU KPK Jadi Opsi TerakhirPresiden Jokowi semalam bertemu dengan ketua umum parpol koalisinya di Istana Negara, Bogor. Pertemuan membahas banyak hal seperti soal Perppu KPK. Seperti apa? Jokowi PerppuUUKPK
Baca lebih lajut »