Pengesahan RKUHP di Rapat Paripurna DPR diwarnai ”walk out” oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, serta catatan dari Fraksi Partai Demokrat. Sejumlah elemen masyarakat juga menolak pengesahan RKUHP ini. Polhuk AdadiKompas
Suasana Rapat Paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan tentang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa . DPR mengesahkan RKUHP menjadi Undang-undang KUHP secara aklamasi. RKUHP diputuskan dibawa ke rapat paripurna setelah pada 24 November lalu Komisi III DPR menyetujui pengesahan RKUHP di tingkat I.
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi undang-undang kendati sejumlah pihak masih menyuarakan keberatan. Kehadiran UU ini diharapkan dapat mereformasi hukum pidana nasional agar sesuai dengan perkembangan zaman. RKUHP disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Selasa , di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pengesahan disetujui setelah mendengarkan laporan pembahasan RUU yang disampaikan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto dan pandangan akhir pemerintah oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengesahan RKUHP Diwarnai Drama Adu Mulut Fraksi PKS dan Wakil Ketua DPRWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menginterupsi anggota DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis saat memberikan catatan terkait pengesahan RKUHP.
Baca lebih lajut »
Tok! DPR Sahkan RKUHP Menjadi UUPengesahan RKUHP menjadi UU ini diwarnai aksi walkout dari Fraksi PKS.
Baca lebih lajut »
Dua Fraksi Ragukan Independensi BaznasDua fraksi di DPRD Payakumbuh yang terdiri dari empat partai politik, yakni Fraksi Partai Golkar serta fraksi gabungan Partai NasDem, PKB, dan PDI-Perjuangan.
Baca lebih lajut »
Hari Ini RKUHP Bakal Disahkan, Komnas HAM: RKUHP Harus sesuai Koridor Hak Asasi ManusiaKomnas HAM mengingatkan pemerintah dan DPR RI agar penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sesuai dengan koridor hak asasi manusia.
Baca lebih lajut »
DPR Gelar Paripurna Pengesahan RKUHP Hari IniDPR akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna DPR, Selasa (6/12/2022).
Baca lebih lajut »
Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang DipersoalkanDPR dan pemerintah hari ini berencana mengesahkan RKUHP. Aliansi masyarkat sipil menilai masih banyak pasal yang mengekang kebebasan berekspresi.
Baca lebih lajut »