Revisi UU TNI Perluas Jabatan Sipil Diisi tentara, Bisa Memunculkan Dwifungsi?

Wacana Revisi Uu Tni Berita

Revisi UU TNI Perluas Jabatan Sipil Diisi tentara, Bisa Memunculkan Dwifungsi?
Uu TniRevisi Uu TniTni
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 39 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 36%
  • Publisher: 63%

Menurutnya, pertimbangan pelibatan TNI untuk kepentingan akselerasi di pemerintahan. Maka, Moeldoko mengimbau masyarakat agar tidak khawatir .

- 27 Juli 2024, 14:06 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Revisi Undang-Undang TNI atas inisiatif DPR RI menuai kontroversi. Sejumlah pasal mendapat sorotan, karena dinilai sebagai bentuk kemunduran dan berpotensi menghidupkan kembali Dwifungsi TNI. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menegaskan hal ini sangat berbeda.

Menurutnya, pertimbangan pelibatan TNI untuk kepentingan akselerasi di pemerintahan. Maka, Moeldoko mengimbau masyarakat agar tidak khawatir dengan potensi munculnya dwifungsi TNI. “Kalau fungsi sosial politik itu, jauh berbeda. Contohnya begini, dulu kita menyandang dua tugas: satu tugas pertahanan, yang kedua tugas sosial politik, ya. Makanya saya sampaikan kepada masyarakat, enggak usah khawatir,” ujar Moeldoko.

Sebelumnya diberitakan, draf terbaru revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengakomodasi ketentuan yang membuka pintu bagi prajurit untuk menduduki jabatan sipil di kementerian/lembaga sesuai kebijakan presiden. Selengkapnya saksikan dalam ROSI eps. Revisi UU TNI, Niat reformasi Sarat Kontroversi di kanal youtube KompasTV.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Uu Tni Revisi Uu Tni Tni Moeldoko Ksp

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Revisi UU TNI Bisa Mereduksi Nilai DemokrasiRevisi UU TNI Bisa Mereduksi Nilai DemokrasiRevisi UU TNI untuk perluas kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit, dikhawatirkan bisa mereduksi demokrasi.
Baca lebih lajut »

Revisi UU TNI, Menko Polhukam Pastikan TNI Tak Menyentuh Politik PraktisRevisi UU TNI, Menko Polhukam Pastikan TNI Tak Menyentuh Politik PraktisMenko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan Revisi UU TNI akan memperluas tugas TNI di Kementerian dan Lembaga Namun ia pastikan TNI tidak akan menyentuh ranah politik
Baca lebih lajut »

Revisi UU Polri Harus Bisa Perluas Kewenangan KompolnasRevisi UU Polri Harus Bisa Perluas Kewenangan KompolnasRevisi UU Polri yang sedang digodok DPR RI bersama pemerintah harus memberikan kewenangan lebih luas bagi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Baca lebih lajut »

PDIP Sebut Revisi UU Wantimpres Berbahaya Jika untuk Bagi-Bagi JabatanPDIP Sebut Revisi UU Wantimpres Berbahaya Jika untuk Bagi-Bagi JabatanMenurut Djarot, sangat berbahaya jika RUU Wantimpres hanya untuk mengakomodir kepentingan bagi-bagi jabatan.
Baca lebih lajut »

Mayjen Rudy Rachmat Nugraha Resmi Jabat Asintel Panglima TNIMayjen Rudy Rachmat Nugraha Resmi Jabat Asintel Panglima TNIPanglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Asintel Panglima TNI dari Mayor Jenderal TNI Djaka
Baca lebih lajut »

TNI dan Polri Diminta Perluas Penyidikan Pembakaran Rumah Wartawan di Kabupaten KaroTNI dan Polri Diminta Perluas Penyidikan Pembakaran Rumah Wartawan di Kabupaten KaroPenyidikan harus mengarah ke aparat bahkan dari runutan dan rekam jejak digital atau media sosial korban sempat menyebut nama dan satuannya pemilik judi tembak ikan tersebut
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-13 00:21:35