Revisi UU TNI untuk perluas kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit, dikhawatirkan bisa mereduksi demokrasi.
Menurut Hadi, itu berbeda dengan bangkitnya dwifungsi ABRI seperti saat Orde Baru. Namun, bagi sejumlah pegiat gerakan masyarakat sipil, pendapat Hadi itu dapat mereduksi nilai-nilai demokrasi negara.
Menurut Hadi, revisi UU TNI tidak akan membangkitkan kembali dwifungsi ABRI seperti yang terjadi saat Orde Baru. Saat itu, TNI memiliki fungsi kekuatan pertahanan keamanan dan sosial politik. Namun, saat ini TNI tidak lagi memiliki wakil di DPR sehingga tak ada dwifungsi. Presiden Joko Widodo menunjuk Hadi untuk memimpin perwakilan pemerintah dalam penyusunan RUU TNI dan RUU Polri. Saat ini, pemerintah tengah mendengarkan pendapat publik dan menyusun DIM untuk dibahas bersama DPR.
dari dinas aktif keprajuritan. Adapun Pasal 53 mengatur batas usia pensiun prajurit. Pasal itu mengatur prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.Dwifungsi ABRI Kembali, DPR dan Pemerintah Diminta Hentikan Revisi UU TNI
Apabila draf RUU TNI berlanjut, menurut dia, terdapat potensi pendekatan kebijakan bakal berperspektif militeristik karena berisi pejabat prajurit aktif. Aturan itu juga mengaburkan pemisahan peran sipil dan militer yang mereduksi nilai-nilai demokrasi negara.
Revisi Uu Tni Pensiun Utama Berita Aktual Kementerian/Lembaga
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ini Jawaban Panglima TNI Ratas Hujan Kritik Revisi UU TNIPANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons hujan kritik terhadap Revisi Undang-Undang UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Revisi UU TNI
Baca lebih lajut »
Begini Jawaban Panglima TNI saat Revisi UU TNI Banyak DikritikBerita Begini Jawaban Panglima TNI saat Revisi UU TNI Banyak Dikritik terbaru hari ini 2024-06-12 17:17:58 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Revisi UU TNI, Menko Polhukam Pastikan TNI Tak Menyentuh Politik PraktisMenko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan Revisi UU TNI akan memperluas tugas TNI di Kementerian dan Lembaga Namun ia pastikan TNI tidak akan menyentuh ranah politik
Baca lebih lajut »
Fraksi PDIP Setuju Revisi UU TNI: Sepanjang untuk PenguatanKetua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto mengatakan fraksinya akan mendukung pembahasan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Baca lebih lajut »
Pengamat: Pasal Karet dalam Revisi UU TNI untuk Kondisi DaruratPasal karet dalam revisi Undang-Undang (UU) TNI untuk kondisi darurat, bukan demi kepentingan politik praktis presiden.Demikian pendapat pengamat politik dan
Baca lebih lajut »
Setneg terima draf revisi UU TNI dan Polri untuk dikaji lebih lanjutStaf Khusus Presiden RI Bidang Hukum Dini Purwono mengungkapkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menerima draf revisi Undang-Undang ...
Baca lebih lajut »